- Sekitar 94 persen kebutuhan pangan Kota Bandung masih berasal dari luar daerah
- Pemkot Bandung mengkaji kelayakan infrastruktur logistik pangan dan gudang cadangan
- Rencana tersebut mengacu pada Perda Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2024 dan RPJMD 2025-2029
WartaPurwakarta - Pemerintah Kota Bandung mengkaji kelayakan pembangunan infrastruktur logistik pangan sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan daerah yang masih bergantung pada pasokan dari luar wilayah.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Kota Bandung Gin Gin Ginanjar mengatakan, ketergantungan tersebut menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk menyiapkan fasilitas logistik pangan.
“Saat ini, sekitar 94 persen kebutuhan pangan Kota Bandung masih dipasok dari luar daerah. Kalau bicara ketersediaan, distribusi yang selalu diandalkan Kota Bandung pasti akan ada akhirnya. Sebesar apa pun ketergantungan itu, tetap tidak baik untuk Kota Bandung,” kata Gin Gin di Bandung, Minggu.
Ia menjelaskan, pertumbuhan kebutuhan pangan harus diimbangi dengan sistem penyimpanan dan pengelolaan yang lebih kuat. Langkah itu diperlukan untuk menghadapi potensi terhentinya pasokan, kerawanan pangan, serta kenaikan harga.
Menurut Gin Gin, kapasitas produksi lokal belum dapat mencukupi kebutuhan masyarakat secara mandiri. Oleh sebab itu, pembangunan infrastruktur logistik pangan dinilai penting untuk meningkatkan kesiapan daerah menghadapi gangguan distribusi.
“Ketergantungan terhadap distribusi dari luar daerah tidak bisa terus-menerus diandalkan. Kita perlu mempersiapkan sistem yang mampu menjaga ketersediaan pangan ketika terjadi gangguan pasokan,” katanya.
Rencana tersebut memiliki dasar hukum berupa Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pangan, pertanian, dan perikanan. Regulasi itu mengamanatkan pembangunan gudang cadangan pangan.
Kebutuhan pembangunan fasilitas tersebut juga tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung 2025-2029. Hasil kajian kelayakan nantinya diharapkan menjadi pijakan pemerintah daerah dalam menyusun pembangunan infrastruktur secara terarah.
Gin Gin menekankan bahwa pembangunan tidak hanya berkaitan dengan pendirian bangunan. Pemerintah juga harus menyiapkan kelembagaan, tata kelola, pola distribusi, skema pembiayaan, serta mekanisme pengelolaan cadangan pangan yang terintegrasi.
Ia menyebutkan, pemerintah daerah sebelumnya dapat menitipkan cadangan pangan di Perum Bulog selama satu hingga dua tahun. Namun, mulai tahun ini, fasilitas penyimpanan yang dapat diberikan disebut hanya berlaku sampai satu bulan.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Situasi itu membuat Pemkot Bandung perlu menyiapkan pilihan lain untuk menyimpan dan mengelola cadangan pangan sesuai kebutuhan daerah, termasuk dengan memperhitungkan perencanaan anggaran dan pembiayaannya.
Gin Gin berharap kajian tersebut berlanjut pada kebijakan dan penganggaran yang konkret sehingga rencana infrastruktur logistik pangan tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan.
“Hasil kajian studi kelayakan serta diskusi bersama kalangan akademisi dan pengamat untuk memberikan masukan terhadap perencanaan infrastruktur logistik pangan yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan ketahanan pangan Kota Bandung,” katanya.
Sumber: ANTARA News - Jawa Barat