- Banggar DPRD dan TAPD Kota Bogor menyepakati tambahan anggaran Rp18.991.039.300 untuk kepesertaan BPJS Kesehatan
- Tambahan dana masuk dalam APBD Perubahan Kota Bogor Tahun Anggaran 2026
- Langkah ini bertujuan mempertahankan status Universal Health Coverage (UHC) Kota Bogor hingga akhir 2026
WartaPurwakarta - Badan Anggaran DPRD Kota Bogor dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah mencapai kesepakatan untuk menambah alokasi dana sebesar Rp18.991.039.300 guna menanggung kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan bagi warga yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Bogor.
Alokasi tambahan tersebut dituangkan dalam APBD Perubahan Kota Bogor Tahun Anggaran 2026 yang disahkan lewat rapat paripurna DPRD setempat.
Anggota Banggar DPRD Kota Bogor, Dedi Mulyono, mengungkapkan bahwa penambahan dana ini ditujukan agar pembiayaan kepesertaan JKN yang ditanggung pemerintah daerah tetap terjamin sampai penghujung tahun 2026.
"Alhamdulillah, Banggar DPRD bersama TAPD akhirnya menyepakati penambahan anggaran BPJS sebesar Rp18,99 miliar. Dengan penambahan ini, insyaallah status UHC Kota Bogor dapat kita pertahankan sampai akhir tahun 2026," kata Dedi.
Sebelumnya, isu tambahan anggaran ini menjadi sorotan selama pembahasan APBD Perubahan 2026 karena draf awal dinilai belum mencantumkan dana yang memadai untuk mencukupi kebutuhan pembiayaan hingga Desember.
Dedi menekankan bahwa persoalan ini bukan sekadar soal nominal dalam struktur anggaran, melainkan menyangkut jaminan akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang kepesertaan JKN-nya dibiayai oleh pemerintah daerah.
"Yang kita bicarakan bukan hanya angka di APBD. Di balik angka itu ada warga Kota Bogor yang membutuhkan kepastian bahwa ketika mereka sakit, kartu BPJS-nya tetap aktif dan mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan," ujarnya.
Menurut Dedi, tambahan dana ini kian krusial mengingat kondisi fiskal daerah masih menghadapi beragam tekanan. Pemerintah daerah dituntut menentukan prioritas belanja di tengah kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik yang tetap harus dipenuhi.
Ia menegaskan bahwa pelayanan mendasar, khususnya di bidang kesehatan, wajib mendapat perlindungan anggaran supaya kelompok masyarakat miskin dan rentan tidak kehilangan akses saat memerlukan penanganan medis.
"Ketika fiskal sedang berat, memang semua belanja harus dihitung dengan sangat hati-hati. Tetapi justru pada kondisi seperti ini perlindungan kepada masyarakat miskin dan rentan tidak boleh ditinggalkan," katanya.
Dedi turut menyampaikan apresiasi kepada pimpinan DPRD, sesama anggota Banggar, TAPD, serta seluruh jajaran Pemerintah Kota Bogor yang telah memberikan perhatian serius terhadap permasalahan ini.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPRD, rekan-rekan di Badan Anggaran, TAPD dan seluruh jajaran Pemerintah Kota Bogor yang memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini," ujar Dedi.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Ia menambahkan bahwa keberlangsungan Universal Health Coverage (UHC) tidak hanya berkaitan dengan pencapaian indikator pemerintah daerah, tetapi juga menyangkut kepastian warga dalam memperoleh layanan kesehatan.
"UHC itu jangan dilihat sekadar sebuah predikat atau angka cakupan kepesertaan. Maknanya adalah warga kita punya kepastian akses terhadap pelayanan kesehatan ketika mereka membutuhkan," katanya.
Lebih lanjut, Dedi meminta Pemerintah Kota Bogor melakukan pemantauan rutin terhadap dinamika jumlah peserta JKN yang dibiayai daerah beserta kebutuhan anggarannya. Langkah ini dianggap penting agar pemerintah mampu mengantisipasi fluktuasi jumlah peserta dan kebutuhan pembiayaan sejak dini sehingga tidak lagi mengalami kekurangan anggaran menjelang akhir tahun.
"Ke depan perencanaannya harus semakin presisi. Kita harus tahu perkembangan jumlah peserta setiap bulan, berapa kebutuhan riilnya dan berapa anggaran yang harus disiapkan. Jangan menunggu mendekati akhir tahun baru diketahui ada kekurangan," tegasnya.
Sumber: Bogor Daily - Jawa Barat