- Gedung SMP-SMKS Nasional di Subang terbengkalai dengan perabot belajar mengajar yang ditinggalkan begitu saja
- Polda Jabar mengusut penyelewengan dana hibah BPMU anggaran 2019-2021 yang melibatkan figur kasus pembunuhan Subang
- Kerugian negara menurut audit BPKP Jabar menyentuh angka Rp723.650.000 akibat laporan fiktif termasuk honor 20 guru honorer
WartaPurwakarta - Gedung milik Yayasan Bina Prestasi Nasional yang menaungi jenjang pendidikan SMP dan SMKS Nasional di Kecamatan Serangpanjang, Kabupaten Subang, kini terbiarkan tanpa perawatan. Kompleks kegiatan belajar mengajar tersebut berada dalam keadaan memprihatinkan, meski sisa-sisa perabot pengajaran seperti bangku serta meja masih berada di dalam ruangan.
Situasi tak terurus di lokasi institusi tersebut mencuat seiring penanganan skandal penyelewengan dana hibah Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU). Bantuan keuangan itu dialokasikan melalui APBD Provinsi Jawa Barat pada rentang tahun anggaran 2019, 2020, hingga 2021.
Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat membongkar praktik rasuah yang memicu kebocoran keuangan negara dalam jumlah signifikan ini. Perkara tersebut menarik atensi publik lantaran menyeret sejumlah figur yang sebelumnya telah menyandang status tersangka perkara pembunuhan ibu dan anak di Subang.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat, Kombes Pol. Ade Mulyana, mengonfirmasi kaitan para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.
“Perkara korupsi ini turut menyeret nama-nama yang sebelumnya tersangkut dalam kasus pembunuhan di Subang,” ujar Ade Mulyana, Senin (26/10/2026).
Berdasarkan paparan aparat penegak hukum, bantuan BPMU periode 2019 sampai 2021 disimpangkan oleh tersangka Youries Raja Amalullah bersama Robi Sopian Odi. Pada sisi lain, Yosep Hidayah diduga mengarsiteki pembuatan laporan pertanggungjawaban palsu terkait pemakaian alokasi bantuan ini.
Manipulasi dokumen penggunaan anggaran ditemukan polisi pada pertanggungjawaban gaji 20 guru honorer. Nama para pengajar dimasukkan ke dalam daftar penerima upah, namun uangnya tidak pernah dibagikan kepada mereka.
“Faktanya, ke-20 guru honorer tersebut tidak pernah menerima sepeser pun uang yang diklaim dalam laporan,” tegas Ade.
Perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat per 14 Oktober 2024 menetapkan kerugian keuangan negara akibat penyelewengan dana ini berada di angka Rp723.650.000.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Ade menegaskan bahwa uang negara yang semestinya menopang biaya operasional dan kebutuhan para pengajar itu malah dialihkan demi keperluan non-pendidikan.
“Dana BPMU itu justru diselewengkan dan digunakan oleh para pelaku untuk kepentingan pribadi,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut penanganan kasus, penyidik menyita beberapa aset bergerak yang terkait dengan dana kejahatan tersebut, mencakup satu unit sepeda motor Yamaha X-Max, komputer jinjing ASUS, serta perangkat iPad Pro dengan estimasi nilai mencapai Rp50 juta.
Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat