Poin Penting
  • Komisi I dan III DPRD Subang menyidak lokasi PT CMM di Cipeundeuy pada Kamis (1/10/2026)
  • Operasional perusahaan dihentikan sementara akibat belum mengantongi izin resmi pengumpulan limbah
  • Penutupan bersifat sementara hingga seluruh dokumen perizinan dinyatakan terbit dan sesuai regulasi

WartaPurwakarta - Operasional PT CMM di kawasan Cipeundeuy dihentikan sementara setelah Komisi I dan Komisi III DPRD Kabupaten Subang menggelar inspeksi mendadak ke lokasi penampungan limbah tersebut, Kamis (1/10/2026). Langkah penertiban diambil lantaran badan usaha pemrosesan limbah industri itu terbukti telah mengumpulkan muatan buangan pabrik kendati kelengkapan legalitas usahanya masih belum rampung.

Pengecekan lapangan tersebut melibatkan legislator Subang bersama sejumlah perwakilan dinas terkait untuk meninjau secara langsung legalitas izin serta kegiatan kerja di area pabrik. Dari peninjauan bersama itu, disepakati bahwa segala bentuk aktivitas pengelolaan limbah oleh perusahaan wajib ditangguhkan sampai seluruh dokumen perizinan resmi diterbitkan oleh pihak berwenang.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Subang, Aniko Muhana, menyatakan penegakan aturan ini berlandaskan payung hukum normatif pemerintah daerah, bukan semata dipicu oleh sorotan publik atau ramainya pemberitaan media.

"Tentu kami di dewan dan juga eksekutif bersinergi untuk membenarkan dan menertibkan perusahaan-perusahaan yang bisa dianggap tidak mengikuti regulasi," kata Aniko.

Berdasarkan fakta yang ditemukan dewan dan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di area pabrik, penampungan limbah terpantau sudah berjalan aktif. Sejumlah armada angkut berukuran besar juga terlihat keluar masuk area pabrik mengangkut material sisa industri, sementara izin usaha PT CMM belum berstatus terbit.

"Karena kita datang ke sini melihat langsung, izinnya belum ada, namun sudah adanya tindakan operasional berupa pengambilan barang-barang. Terus ada keluar masuk mobil-mobil besar, mobil-mobil pengumpulan limbah," ujarnya.

Melihat kondisi tersebut, Komisi I dan Komisi III DPRD Subang langsung memutuskan untuk menghentikan operasional di lokasi. Aniko memastikan pembekuan aktivitas ini sifatnya tidak permanen dan operasional dapat kembali berjalan normal apabila seluruh kewajiban legalitas telah dipenuhi sesuai prosedur.

"Penutupan sementara sampai izinnya sudah terbit," tegasnya.

Aniko kembali menampik asumsi bahwa inspeksi ini digerakkan oleh tekanan liputan pers semata. Ia menegaskan tindakan gabungan legislatif dan eksekutif tersebut sepenuhnya bertumpu pada ketentuan hukum yang berlaku.

"Kita mengacunya pada regulasi dan tadi sudah dijelaskan juga karena kita ke sini bersama dinas-dinas terkait," katanya.

Pihak legislatif memastikan pemantauan terpadu akan terus dilakukan agar tidak ada aktivitas terselubung sebelum berkas perizinan rampung. Masyarakat dipersilakan melapor ke gedung dewan apabila di kemudian hari mendapati kegiatan operasional kembali berjalan tanpa izin yang sah.

"Kita jaga sama-sama saja. Nanti boleh teman-teman kalau ada sesuatu yang melanggar lagi tinggal audiensi lagi dengan kami," ujarnya.

Aniko juga meminta warga setempat untuk terlibat mengawasi jalannya pembekuan operasional tersebut bersama jajaran pemerintah daerah dan dewan.

"Kita harapannya tindakan kami ini pun didukung oleh masyarakat setempat dan juga teman-teman semua. Kita jaga sama-sama," katanya.

Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat