Poin Penting
  • Puluhan sopir truk memprotes keterlambatan ongkos angkut dan uang jalan pada peluncuran 2,4 juta genteng di Majalengka
  • Menteri PKP Maruarar Sirait meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengecek persoalan di lapangan
  • Pihak koperasi berdalih kendala administrasi dan surat jalan menghambat pencairan upah sopir perorangan

WartaPurwakarta - Puluhan pengemudi truk meluapkan kekecewaan terkait keterlambatan pencairan biaya operasional dan upah jasa angkut pada agenda pelepasan 2,4 juta genteng Jatiwangi di Lapangan Pasar Lama Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026). Aksi penolakan tersebut mengemuka tepat ketika seremoni yang diproyeksikan mencetak rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) itu sedang berlangsung.

Pengiriman jutaan material atap tersebut disiapkan guna menopang proyek perumahan nasional dengan mengerahkan ratusan armada pengangkut ke berbagai pelosok Indonesia. Namun, suasana acara mendadak bergejolak lantaran sejumlah pekerja logistik yang telah menunggu berhari-hari di lokasi belum menerima kepastian hak pembayaran mereka.

Kegaduhan tersebut langsung memicu perhatian Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat berbicara di panggung utama. Pertanyaan yang dilontarkan Maruarar mengenai kesiapan para pengemudi untuk memberangkatkan muatan justru disoraki massa yang serentak menyilangkan kedua tangan sebagai lambang perlawanan.

Melihat kondisi tersebut, Maruarar langsung meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk menelusuri pokok permasalahan yang terjadi di lapangan.

"Mesti dicek Pak KDM, jangan gampang percaya dengan anak buah," ujar Maruarar di hadapan peserta acara, dikutip Kompas.com, Senin (9/11/2026).

Dedi Mulyadi yang berdiri berdampingan dengan sang menteri tampak terperangah mendengar instruksi terbuka tersebut.

Berdasarkan situasi di lokasi, dari total sekitar 450 unit armada yang terparkir, sebagian upah jalan diklaim telah disalurkan melalui pihak koperasi. Kendati demikian, masih terdapat sopir dan kernet perorangan yang sama sekali belum mendapatkan bayaran.

Pengurus koperasi setempat menerangkan, verifikasi administrasi dan kelengkapan dokumen surat jalan menjadi kendala utama terhambatnya proses pelunasan bagi para pengemudi non-anggota. Besaran nilai jasa angkut yang dialokasikan bagi tiap armada bervariasi karena disesuaikan dengan jarak tempuh serta wilayah pendistribusian genteng.

Menanggapi kemelut yang terjadi, Bupati Majalengka menyatakan komitmennya untuk turun tangan membereskan keterlambatan pencairan pembayaran yang menjadi hak para pengemudi truk tersebut.

Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat