Poin Penting
  • BEM Faperta Unsil menggelar aksi di Balai Kota Tasikmalaya pada Hari Tani Nasional ke-66 dengan delapan poin tuntutan
  • Sebanyak 17.800 dari 19.800 petani di Kota Tasikmalaya atau 86 persen merupakan petani gurem dengan lahan di bawah 0,5 hektar
  • Wali Kota, Kepala Dinas Pertanian, Ketua DPRD, dan Ketua Komisi 2 tidak hadir menemui pengunjuk rasa, memicu mosi tidak percaya dari mahasiswa

WartaPurwakarta - Peringatan Hari Tani Nasional ke-66 diwarnai aksi unjuk rasa yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi (BEM Faperta Unsil) di depan Balai Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu (23/9/2026). Para mahasiswa turun ke jalan untuk menyuarakan berbagai persoalan mendasar yang membelit sektor pertanian di kota tersebut, mulai dari ancaman kemiskinan struktural, kerusakan infrastruktur irigasi, hingga ketidakhadiran pejabat yang berwenang.

Ketua BEM Faperta Unsil, Alik, menyebut aksi ini lahir dari keprihatinan yang sudah lama mengendap. Ia menilai Undang-Undang Pokok Agraria yang telah berlaku puluhan tahun seharusnya menjadi fondasi kesejahteraan petani, namun kondisi nyata di lapangan masih jauh dari harapan.

"Kami membawa delapan poin tuntutan aksi. Yang paling krusial kami dorong adalah terwujudnya Perwalkot LP2B dan Perwalkot Perlindungan sebagai juklak-juknis dari Perda LP2B demi menjamin hak-hak petani," tegas Alik di sela aksi.

Selain persoalan regulasi, Alik turut mempersoalkan minimnya kesiapan Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam menghadapi dampak kemarau dan El Nino. Akibat kekeringan yang parah, petani setempat terancam tidak bisa menjalankan musim tanam ketiga. Alik menegaskan bahwa akar masalahnya bukan semata fenomena alam, melainkan kondisi jaringan irigasi yang rusak di berbagai tingkatan kewenangan, dari pusat, provinsi, hingga pemerintah kota, tanpa ada penanganan yang terstruktur.

"BMKG sudah memberi peringatan sejak awal tahun. Tapi alih-alih memperbaiki saluran irigasi yang rusak, pemkot justru terkesan melempar solusi pengalihan komoditas tanaman. Ini bukan solusi, melainkan kegagalan perencanaan kebijakan," katanya.

Alik kemudian memaparkan data yang menggambarkan betapa timpangnya kondisi agraria di Kota Tasikmalaya. Dari sekitar 19.800 petani pengguna lahan yang tercatat, sebanyak 17.800 orang atau sekitar 86 persen di antaranya masuk kategori petani gurem dengan penguasaan lahan kurang dari 0,5 hektar. Ketimpangan itu, menurut Alik, menjadi salah satu faktor yang mengunci Kota Tasikmalaya dalam jebakan kemiskinan struktural dan menempatkannya sebagai daerah termiskin kedua di Jawa Barat.

"Visi-misi pemkot selama ini hanya agenda seremonial tanpa orientasi pembangunan dan kesejahteraan petani secara riil," tambah Alik.

Kekecewaan mahasiswa semakin memuncak setelah sejumlah pejabat kunci tidak menemui mereka, termasuk Wali Kota, Kepala Dinas Pertanian, Ketua DPRD, dan Ketua Komisi 2. Atas ketidakhadiran itu, BEM Faperta Unsil menjatuhkan mosi tidak percaya kepada pemerintah kota sekaligus mengancam akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar.

Kepala Kesbangpol Kota Tasikmalaya, Ade Hendar, merespons gelombang protes tersebut dengan menyatakan bahwa pihaknya mengapresiasi tuntutan mahasiswa. Ia membantah anggapan bahwa pemkot sengaja mengabaikan para pengunjuk rasa.

"Sesuai surat undangan jam 13.00 WIB, pejabat seperti dari DPRD, Kadis Kominfo, Sekdis Pertanian, hingga Kabid dari Indag sudah bersiap menunggu," ujar Ade Hendar.

Sumber: Harapan Rakyat