- 250 personel gabungan dari 14 unsur taktis siap siaga
- Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Basah ditetapkan
- Peta rawan bencana akan dimasukkan ke dalam RPJMD dan RPJPD
WartaPurwakarta - Pemerintah Kota Bogor mengumumkan penerapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Basah menjelang musim hujan yang diprediksi akan menghasilkan cuaca ekstrem. Keputusan tersebut disampaikan oleh Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, pada acara Apel Sinergi Lintas Sektor yang berlangsung di Halaman Mako BPBD Kota Bogor pada Jumat, 6 November 2026.
Acara yang diprakarsai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor melibatkan total 250 personel dari 14 unsur taktis, termasuk Kodim 0606/Kota Bogor, Polresta Bogor, Satpol PP, serta dinas-dinas Perhubungan, PUPR, Pemadam Kebakaran, dan Kesehatan. Relawan kebencanaan juga turut berpartisipasi dalam upaya bersama tersebut.
Dalam sambutannya, Jenal Mutaqin menekankan dua langkah utama yang harus diambil untuk meningkatkan kesiapsiagaan. "Siapapun kepala daerah kedepannya wajib memetakan titik wilayah mana yang berisiko bencana per titik dan per wilayah secara spesifik di‑breakdown dalam RPJMD. Ini komitmen kita jika ingin serius terhadap penanganan kesiapsiagaan bencana," ujarnya di hadapan ratusan peserta apel. Ia menambahkan, "Bencana jangan ditunggu setelah datang, tapi bagaimana langkah awal memitigasi. Contoh hal sederhana yang sering saya temukan: banjir di Kota Bogor akibat air permukaan tidak masuk ke dalam drainase, seperti di Jalan Sholeh Iskandar, Pajajaran, Empang, dan lain‑lain, hanya karena air hujan tidak mengalir ke jaringan akibat sampah menumpuk. Gotong royong melalui Jumat Bersih di tiap kelurahan harus digencarkan kembali."
Untuk memperkuat kapasitas daerah, kota Bogor telah melantik sejumlah Kelurahan Tangguh Bencana (Kelana) dan menetapkan enam kecamatan sebagai Kecamatan Tangguh Bencana, dengan tujuan menumbuhkan kesadaran kolektif hingga tingkat akar rumput.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Dimas Tiko Prahadisasongko, melaporkan bahwa apel sinergi berfungsi sebagai pemeriksaan akhir terhadap kesiapan personel, peralatan, dan logistik di lapangan. Kegiatan tersebut dilaksanakan berpedoman pada Surat Edaran Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2026 serta Surat Edaran Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Barat, yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman hidrometeorologi basah periode 2026–2027.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Dalam rangka menutup laporan, Dimas menyoroti beberapa capaian mitigasi selama Januari hingga Oktober 2026, antara lain penyusunan dokumen rencana kontinjensi banjir dan gempa bumi, pemasangan sistem peringatan dini (Early Warning System) untuk tanah longsor, pengukuhan satuan pendidikan aman bencana, serta pelaksanaan program Pramuka Tangguh Bencana bekerja sama dengan Kwarcab Kota Bogor.
Sumber: Bogor Daily - Jawa Barat