Poin Penting
  • Dana darurat Rp2,5 miliar dialokasikan untuk lima dinas
  • Kebakaran TPA Pasirbajing, pasar Andir, dan lahan pertanian menjadi fokus utama
  • Tanggap darurat pasar Andir diperpanjang hingga 7 November 2026

WartaPurwakarta - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut melaporkan bahwa penanganan darurat bencana kemarau memanfaatkan anggaran tak terduga (BTT) sebesar Rp2,5 miliar untuk tahun anggaran 2026. Kepala Pelaksana BPBD Garut, Aah Anwar Saefuloh, menyampaikan pada Rabu bahwa dana tersebut telah dibagikan kepada lima unit kerja terkait.

Menurut Saefuloh, musim kemarau yang berlangsung lama menimbulkan kekeringan pada lahan pertanian, memicu kelangkaan air bersih, serta menimbulkan kebakaran di lahan terbuka, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Pasirbajing, dan pasar tradisional. Pemerintah Kabupaten Garut kemudian menetapkan status siaga darurat dan menyalurkan BTT kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, serta Dinas Sosial.

Rincian alokasi dana menunjukkan Dinas Lingkungan Hidup menerima Rp720 juta untuk penanganan kebakaran di TPA Pasirbajing, Dinas Damkar memperoleh Rp220 juta, Disperindag mendapatkan Rp1,4 miliar, Dinas Sosial memperoleh Rp8 juta untuk operasional Tagana dan pengiriman air, sementara sisa dana digunakan oleh BPBD Garut.

Saefuloh menambahkan, “Di Dinsos Rp8 juta, Dinsos untuk operasional Tagana, untuk mengirimkan air seperti BPBD juga, sama ada posko, ada petugas habisnya Rp2,5 miliar.” Ia menegaskan bahwa status tanggap darurat belum selesai untuk kebakaran di Pasar Andir, sementara penanganan di wilayah lain telah rampung.

Penanganan darurat Pasar Andir dijadwalkan berakhir pada 7 November 2026, dengan fokus pada pembangunan pasar darurat agar pedagang dapat kembali beraktivitas. “Tinggal pemasangan atap baja ringan di Pasar Andir, kemarin tanggap darurat selama 14 hari ternyata tidak selesai, diperpanjang ditambah tujuh hari yang berakhir hari Sabtu,” ujar Saefuloh.

Setelah penanggulangan bencana kemarau selesai, pemerintah daerah akan beralih mempersiapkan kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi basah, termasuk potensi banjir, longsor, dan cuaca ekstrem pada musim hujan.

Sumber: ANTARA News - Jawa Barat