- BPJS Subang dan Kejari Subang mengajukan gugatan sederhana pada 28 Oktober 2026 di Pengadilan Negeri Subang terhadap perusahaan penunggak iuran
- BPJS menyerahkan Surat Kuasa Khusus kepada Kejari sehingga Jaksa Pengacara Negara dapat memberikan bantuan hukum
- Kepala BPJS Subang, Otto Iskandardinata dan M. Rifi Januar Nugraha menegaskan komitmen menegakkan kepatuhan iuran demi perlindungan pekerja
WartaPurwakarta - BPJS Ketenagakerjaan kantor cabang Subang, yang dipimpin Otto Iskandardinata, bersama Kejaksaan Negeri Subang mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Subang pada Rabu (28/10/2026). Gugatan tersebut ditujukan kepada sebuah badan usaha yang belum melunasi iuran jaminan sosial ketenagakerjaan.
Sebagai bagian dari proses, BPJS menyerahkan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejaksaan Negeri Subang. Melalui kuasa ini, Jaksa Pengacara Negara (JPN) akan memberikan pendampingan hukum dalam upaya penyelesaian tunggakan melalui jalur litigasi.
Menurut M. Rifi Januar Nugraha, yang juga menjabat sebagai kepala BPJS Ketenagakerjaan cabang Subang, langkah tersebut mencerminkan tekad institusi untuk menjaga kelangsungan program jaminan sosial serta melindungi hak-hak pekerja. Ia menekankan bahwa pembayaran iuran bukan sekadar formalitas administratif, melainkan tanggung jawab pemberi kerja dalam menyediakan perlindungan sosial bagi seluruh tenaga kerja.
"Melalui langkah hukum ini, kami berharap para pemberi kerja semakin memahami pentingnya memenuhi kewajiban pembayaran iuran secara tertib dan tepat waktu. Kami juga mengimbau seluruh badan usaha agar tidak mengabaikan kewajiban tersebut, karena pada prinsipnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan hak setiap pekerja yang harus dipenuhi," ujar Rifi.
Penegakan hukum ini diharapkan menjadi instrumen efektif untuk menagih piutang iuran sekaligus mendorong disiplin kepatuhan di kalangan perusahaan. Sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan Negeri Subang menjadi contoh kolaborasi antarlembaga dalam memperkuat regulasi jaminan sosial ketenagakerjaan.
Pendampingan JPN juga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sesuai dengan mekanisme peraturan yang berlaku, sekaligus berfungsi sebagai upaya preventif dan edukatif bagi pemberi kerja.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
"Dengan demikian, diharapkan tercipta ekosistem ketenagakerjaan yang tertib, patuh, dan bertanggung jawab sehingga seluruh pekerja dapat memperoleh hak perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara optimal. BPJS Ketenagakerjaan: Kerja Keras Bebas Cemas," tutupnya.
Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat