Poin Penting
  • DPRD Jawa Barat melayangkan surat permintaan klarifikasi kepada koordinator perwakilan masyarakat sipil terkait penurunan dan pembalikan foto Wakil Presiden RI.
  • Permintaan klarifikasi ditempuh setelah rekaman video aksi simbolik tersebut memicu sorotan publik serta tudingan negatif terhadap pimpinan legislatif.
  • Ketua DPRD Jabar meminta penjelasan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat dan pers, sekaligus menegaskan belum mengambil langkah somasi hukum.

WartaPurwakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat melayangkan surat permintaan klarifikasi secara terbuka kepada pihak perwakilan masyarakat sipil Jawa Barat. Langkah ini diambil menyusul kegaduhan akibat aksi simbolis penurunan dan pembalikan bingkai foto Wakil Presiden RI di Ruang Banggar pada Kamis (12/11).

Dalam konferensi pers di Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat, Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa Karya Goena menerangkan bahwa tindakan tersebut berbuntut viral di jagat maya serta memicu prasangka miring masyarakat terhadap integritas institusi legislatif maupun jajaran pimpinannya.

Menurut Buky, surat resmi tersebut langsung dikirimkan pada Jumat siang, termasuk dokumen digital berformat PDF yang ditujukan kepada koordinator rombongan audiensi, Andri Kantaprawira, agar proses penyampaian informasi berjalan lebih cepat.

"Saya akan berkirim surat hari ini. Hari ini saya akan kirim surat, mungkin biar cepat nanti versi PDF-nya saya kirim dulu ke koordinator masyarakat sipil Jawa Barat kemarin yang hadir di sini, gitu ya. Jadi insyaallah siang ini saya kirim, gitu ya. Nanti kita lihat bagaimana respons dari tim masyarakat sipil Jawa Barat yang kemarin melaksanakan audiensi di sini," ujar Buky.

Pihak legislatif menegaskan upaya penyampaian surat ini masih dalam tahap permohonan penjelasan awal dan belum masuk ke ranah somasi hukum. Pasalnya, pimpinan dewan berupaya memahami lebih dulu latar belakang insiden di ujung audiensi tersebut, terlebih jumlah massa yang datang sempat bertambah berkali-kali lipat dari kesepakatan semula.

"Ya cukup klarifikasi dulu lah, gitu kan. Karena kita kan tidak tahu kemarin kan cukup banyak orang yang hadir, gitu ya. Sehingga kami tidak sempat mengontrol secara detail, gitu ya, dari peristiwa kemarin. Tetapi pasti kami akan berkirim surat untuk meminta klarifikasi juga. Gitu kan? Apalagi kan mereka awalnya mau datangnya 25, terus berubah jadi 63, gitu kan, terus berubah jadi 76, gitu," katanya.

Buky menyatakan sikap meminta keterangan formal perlu dilakukan karena insiden tersebut menimbulkan rasa tidak nyaman dan memicu serangan opini publik kepada dirinya serta Wakil Ketua DPRD Jabar Iwan Suryawan yang bertugas menerima perwakilan warga.

"Nah ini kan kami juga akan menanyakan karena apa ya, peristiwa seperti ini kan tidak mengenakkan. Jadi masyarakat tuh menudingnya ke pimpinan DPRD. Karena kebetulan saya menerima dengan Pak Iwan, gitu kan, tapi itu sebagai kewajiban kan kami menerima. Kalau misalkan pas saya ada di tempat, gitu kan, kalau ada yang audiensi pasti saya juga mau menerima, gitu," tutur Buky.

Pihak DPRD Jabar pun menuntut agar klarifikasi dari koordinator masyarakat sipil disampaikan ke hadapan publik dan awak media secara transparan, mengingat imbas rekaman peristiwa pada Kamis (12/11) itu telah tersebar luas.

"Saya menghendaki terbuka. Saya menghendaki itu. Karena kan dampak dari peristiwa kemarin kan ini juga tidak ada yang tertutup, kan gitu. Banyak yang akhirnya seperti menyerang kami, gitu ya. Jadi menuding kami, gitu kan. Jadi ini juga makanya kami perlu klarifikasi bahwa tidak pernah ada niatan sama sekali dari DPRD Jawa Barat, ya, untuk melakukan tindakan-tindakan walaupun itu simbolik, gitu ya," ujarnya.

Sikap menyayangkan dari pihak legislatif ini juga didasari fakta bahwa tindakan pembalikan bingkai foto tersebut dinilai bertentangan dengan pokok bahasan audiensi, yang sebelumnya banyak menyinggung penegakan etika dan nilai-nilai kejujuran.

Sumber: ANTARA News - Jawa Barat