Poin Penting
  • 3 keluarga (16 orang) harus menempuh 2,5 km jalur terjal ke sekolah
  • Bupati Jeje Ritchie Ismail tawarkan sewa rumah selama dua tahun
  • Dua keluarga memilih tetap di daerah karena pertanian, sementara rumah mereka akan diperiksa untuk perbaikan

WartaPurwakarta - Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sedang menyiapkan langkah konkret untuk tiga keluarga yang bermukim di kawasan Gunung Solok Pandan, Kampung Cijanten RW 10, Desa Batulayang, Kecamatan Cililin. Anak-anak dari ketiga keluarga tersebut wajib menempuh jarak sekitar 2,5 kilometer melewati medan yang curam dan licin demi mencapai sekolah. Total anggota keluarga berjumlah 16 orang, dan akses ke wilayah mereka terbatas karena harus berjalan kaki dari jalan utama melalui jalur setapak yang tidak beraspal.

Melihat kesulitan tersebut, Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, mengusulkan bantuan berupa penyediaan rumah sewa selama dua tahun bagi keluarga yang memiliki anak bersekolah. Skema ini memungkinkan mereka tinggal lebih dekat dengan fasilitas pendidikan, sementara orang tua tetap dapat melanjutkan aktivitas bertani dan berkebun di lahan Gunung Solok Pandan.

“Setelah saya lihat langsung kondisi di sana, terutama anak-anak yang setiap hari harus turun naik untuk sekolah, saya menawarkan untuk sementara tinggal di bawah,” ujar Jeje dalam pertemuan di Ngamprah pada Senin, 5 Oktober 2026.

Rencana tersebut diharapkan mengurangi beban perjalanan anak-anak sekaligus memberi mereka lingkungan belajar yang lebih aman. Bupati menambahkan bahwa orang tua tetap dapat mengurus kebun mereka; “Kebunnya tetap bisa dikerjakan. Orang tua tetap bisa naik ke sini untuk bertani, tetapi anak-anak bisa tinggal lebih dekat dengan sekolah.”

Namun, dua dari tiga keluarga menolak pindah karena mata pencaharian utama mereka berada di sekitar kebun. Jeje menjelaskan bahwa pemkab akan meninjau kondisi rumah mereka untuk menentukan perbaikan yang diperlukan. “Kalau memang memilih tetap tinggal di sini karena sumber penghidupannya ada di sini, kita cari solusi agar mereka tetap bisa tinggal dengan kondisi lebih layak. Kita lihat apa yang perlu diperbaiki dari rumahnya dan kita usulkan bantuannya,” katanya.

Sebelumnya, pemerintah desa sempat mengusulkan relokasi ke tempat yang lebih mudah diakses, namun warga memilih bertahan. Selain masalah akses pendidikan dan hunian, Jeje menekankan pentingnya mempercepat proses administrasi serta memperbarui data sosial ketiga keluarga tersebut. Meskipun mereka pernah menerima bantuan pemerintah, mereka belum terdaftar dalam program bantuan reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) karena data mereka belum terintegrasi dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Jadi kita jangan cuma perbaikan pendataan. Kita pastikan prosesnya berjalan sampai ada kejelasan,” tutup Jeje, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menyelesaikan hambatan administratif dan memastikan bantuan tepat sasaran.

Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat