Poin Penting
  • Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan pencegahan korupsi desa harus dimulai sejak tahap perencanaan pembangunan
  • Sistem perencanaan melalui SIPD telah terkoneksi dengan KPK sehingga menuntut integritas dalam prosesnya
  • Inspektorat diminta lebih intensif melakukan pengawasan hingga ke tingkat desa

WartaPurwakarta - Upaya menekan potensi korupsi di level pemerintahan desa menjadi perhatian serius Bupati Bandung, Dadang Supriatna, yang akrab disapa KDS. Menurutnya, pencegahan penyimpangan anggaran desa tidak bisa hanya dilakukan di ujung proses penggunaan dana, melainkan wajib dikawal sejak tahap perencanaan pembangunan.

Hal tersebut disampaikan KDS usai membuka Seminar Pencegahan Korupsi Tingkat Desa se-Kabupaten Bandung Tahun 2026 yang digelar Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) di Gedung Budaya Soreang, Senin (16/11/2026).

"Jangan sampai kita tidak memberitahukan mana kira-kira rambu-rambu yang jangan sampai ditabrak," tegas KDS.

KDS menyoroti pentingnya pemahaman kepala desa, sekretaris desa, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap batasan dan ketentuan yang berlaku dalam menjalankan roda pemerintahan serta mengelola keuangan desa. Ia menekankan bahwa seluruh proses perencanaan pembangunan harus bersifat partisipatif dan sesuai regulasi.

Dalam konteks itu, musyawarah pembangunan di setiap jenjang, mulai dari RT, RW, dusun, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga nasional, perlu terus dijalankan secara konsisten. KDS juga menyoroti urgensi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang matang. Setiap program pembangunan, kata dia, harus disusun berdasarkan kebutuhan nyata, kajian mendalam, serta perhitungan anggaran yang transparan, termasuk penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang mengacu pada standar harga sesuai Surat Keputusan Bupati dan dievaluasi setiap tahun.

"Selama para Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan BPD paham bagaimana membuat suatu rencana, mulai dari apa yang direncanakan, berapa anggaran yang dibutuhkan, dan sebagainya, dan selama itu sesuai, tidak usah takut. Yang perlu dihindari adalah praktik-praktik yang menyimpang," ujarnya.

KDS juga mengungkapkan bahwa sistem perencanaan daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) kini telah terhubung langsung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kondisi ini menuntut setiap proses perencanaan dijalankan dengan penuh integritas.

Bupati memberikan apresiasi kepada DPMD Kabupaten Bandung yang menginisiasi seminar tersebut sebagai bagian dari penguatan pencegahan korupsi di tingkat desa. Ia berharap materi dari para narasumber dapat menjadi bahan evaluasi bagi aparatur desa dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan. Melalui kegiatan ini, KDS mengharapkan para kepala desa beserta perangkatnya semakin memahami pengelolaan keuangan desa sesuai peraturan perundang-undangan.

Selain itu, KDS meminta Inspektorat agar lebih intensif turun ke desa guna mengidentifikasi dan memperbaiki potensi penyimpangan sedini mungkin.

"Inspektorat akan lebih sering turun ke tingkat desa untuk melakukan pengawasan. Pak Kades, jangan segan-segan. Kalau ada informasi tentang desa A, misalnya, Irban langsung turun tangan dan diperbaiki semuanya," pesannya.

Sementara itu, Kepala DPMD Kabupaten Bandung, Tata Irawan Subandi, menyatakan bahwa pencegahan korupsi merupakan bagian tak terpisahkan dari perbaikan tata kelola pemerintahan desa. Seminar ini, menurut Tata, menjadi langkah awal untuk membekali aparatur desa dengan pemahaman yang lebih baik mengenai pengelolaan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Sumber: Pojok Satu