Poin Penting
  • Bupati Karawang Aep Syaepuloh melantik 139 pejabat baru di lingkungan Pemkab Karawang pada Jumat (2/10)
  • Posisi yang diisi mencakup 25 pejabat administrator, 55 pengawas, 9 kepala puskesmas, dan 50 pejabat fungsional
  • Aep menegaskan tidak ada jual-beli jabatan dan menuntut kinerja pelayanan publik yang maksimal

WartaPurwakarta - Pemerintah Kabupaten Karawang merombak susunan aparatur sipil negara dengan mengukuhkan 139 pejabat baru pada Jumat (2/10). Pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Bupati Karawang Aep Syaepuloh tersebut dipusatkan di Aula Husni Hamid, Kompleks Pemkab Karawang.

Ratusan aparatur yang diambil sumpahnya terdiri dari berbagai jenjang, meliputi 25 pejabat eselon III atau administrator, 55 pejabat eselon IV atau pengawas, 9 kepala puskesmas, serta 50 pejabat fungsional, yang dibarengi dengan pengucapan sumpah atau janji Pegawai Negeri Sipil.

Di hadapan para pegawai yang menduduki posisi anyar, Aep menggarisbawahi bahwa kedudukan dalam birokrasi merupakan mandat kerja yang sewaktu-waktu bisa dievaluasi, bukan privilese mutlak.

“Jabatan ini adalah amanah. Jabatan ini bukan hak mereka, tetapi amanah yang saya berikan,” tegasnya, Jumat (2/10).

Menurut Aep, pergeseran tugas dan rotasi pegawai menjadi instrumen berkala untuk menakar performa aparatur. Penempatan personel, seperti pergeseran dari kepala bidang menjadi sekretaris kecamatan maupun arah sebaliknya, diselaraskan dengan kebutuhan birokrasi daerah serta capaian kinerja masing-masing individu.

“Bagaimana kembali lagi, itu tergantung dirinya masing-masing. Bisa tidak membawa amanah ini,” ujarnya.

Aep pun memastikan bahwa perombakan struktur birokrasi di wilayahnya steril dari transaksi ilegal. Pegawai yang terpilih diminta membalas kepercayaan tersebut lewat kerja nyata bagi warga.

“Saya sampaikan, tidak ada yang namanya jual-beli jabatan. Tidak ada. Mereka harus bekerja dengan sebaik-baiknya,” terangnya.

Para aparatur juga diminta menyeimbangkan tuntutan hak dengan kewajiban melayani publik. Pemerintah daerah, kata dia, memenuhi hak ASN, sehingga masyarakat pun berhak menerima pelayanan terbaik dari para abdi negara.

“Kami tidak mengurangi hak mereka. Sekarang berikan haknya mereka terhadap masyarakat. Mereka bekerja dengan sebaik-baiknya. Yang tidak bisa mengikuti, ya konsekuensinya,” ucapnya.

Aep turut menekankan pentingnya menjalin hubungan sinergis dengan insan pers. Akses informasi dan komunikasi yang lancar dipandang vital agar pencapaian program kerja pemda tersiar luas ke publik.

“Media itu harus didekati, disampaikan. Teman-teman media sekarang berbeda. Yang penting bagaimana komunikasinya,” kata Aep.

Aparatur di jajarannya pun diminta menanggalkan arogansi struktural serta tetap berjiwa rendah hati untuk menerima koreksi dari pihak lain.

“Kita ini kadang-kadang merasa bahwa kita adalah orang yang paling benar. Sebagai manusia tentunya kita sama-sama saling mengingatkan,” tuturnya.

Aep menambahkan, akselerasi kemajuan daerah memerlukan keterlibatan banyak pihak, mulai dari warga, media, hingga kalangan swasta. Kerja sama lintas sektor tersebut mutlak dibutuhkan guna menuntaskan ragam masalah kewilayahan, salah satunya persoalan bencana kekeringan yang melanda sejumlah titik di Karawang.

Sumber: Radar Karawang - Karawang