Poin Penting
  • Buruh Subang ancam gelar aksi unjuk rasa selama satu pekan penuh jika SK DPK tidak segera ditandatangani Bupati Reynaldy Putra Andita
  • Pengesahan SK DPK mendesak karena rekomendasi UMK Subang 2027 harus diserahkan ke Pemprov Jawa Barat paling lambat 21 November 2026
  • Dua aktivis buruh, Putra dan Esti Setiorini, menegaskan aksi akan terus berlangsung hingga tuntutan dipenuhi

WartaPurwakarta - Kalangan buruh di Kabupaten Subang bersiap menggelar unjuk rasa selama tujuh hari berturut-turut apabila Bupati Subang Reynaldy Putra Andita tidak kunjung meneken Surat Keputusan Pengesahan Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) Subang.

Aktivis Buruh Subang, Putra, menyatakan tekad pihaknya untuk terus turun ke jalan sampai SK tersebut resmi ditandatangani. Menurutnya, legalitas DPK menjadi syarat mutlak agar lembaga itu dapat segera menjalankan fungsinya, khususnya dalam menyusun dan merundingkan rekomendasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Subang untuk tahun 2027.

"Jika SK belum juga diteken, pihaknya memastikan aksi akan berlangsung selama satu minggu penuh sampai tuntutan tersebut dipenuhi," ujarnya.

Pernyataan serupa disampaikan aktivis buruh lainnya, Esti Setiorini. Ia menekankan bahwa penerbitan SK DPK bersifat sangat mendesak karena Dewan Pengupahan wajib segera bergerak untuk merumuskan sekaligus merundingkan rekomendasi UMK Subang 2027.

Esti mengingatkan bahwa batas waktu penyampaian rekomendasi UMK kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat ditetapkan paling lambat pada 21 November 2026. Namun hingga kini, SK yang menjadi landasan hukum bagi anggota Dewan Pengupahan untuk mulai bekerja belum juga mendapat tanda tangan dari Bupati Subang.

Sumber: TINTAHIJAU.com - Jawa Barat