Poin Penting
  • SK Dewan Pengupahan Subang belum ditandatangani Bupati hingga 3 November 2026
  • SPSI Subang minta penjelasan dan tanda tangan segera
  • KASBI Subang soroti masalah keterwakilan pengusaha dalam Dewan Pengupahan

WartaPurwakarta - Buruh di Kabupaten Subang menyoroti keterlambatan penandatanganan Surat Keputusan (SK) Dewan Pengupahan oleh Bupati setempat, yang menghambat proses pembahasan upah minimum kabupaten (UMK) 2027. Hingga sore Selasa 3 November 2026, dokumen tersebut belum mendapatkan tanda tangan resmi, padahal SK menjadi dasar legalitas Dewan Pengupahan untuk melaksanakan rapat dan menentukan kebijakan upah.

Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Cabang Subang, Warlan, menuntut Bupati segera menandatangani SK. Ia menegaskan pentingnya koordinasi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam menyiapkan UMK 2027, sementara waktu yang tersedia semakin menipis. “Bupati harus segera menandatangani SK Dewan Pengupahan agar bisa langsung melakukan rapat. Kita dikejar waktu untuk membahas pengupahan 2027, yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujarnya.

Warlan juga meminta klarifikasi mengenai alasan penundaan. Menurutnya, dokumen dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) telah diserahkan ke Pemerintah Kabupaten, namun terdapat kabar bahwa susunan anggota Dewan Pengupahan mungkin akan direvisi. “Kami perlu klarifikasi, sebenarnya persoalannya ada di mana. Kalau memang ada revisi anggota Dewan Pengupahan, apa yang menjadi pertimbangannya dan bagaimana dampaknya terhadap pembahasan upah?” tambahnya.

Selain itu, Warlan mengindikasikan pergantian Kepala Dinas Tenaga Kerja sebagai faktor yang perlu diselidiki, meski belum dapat memastikan kaitannya dengan proses penerbitan SK. Ia menekankan bahwa legalitas Dewan Pengupahan harus jelas agar semua pihak memiliki dasar hukum dalam melaksanakan tugas. “Bagaimana kita mau membahas UMK kalau SK Dewan Pengupahannya belum ada? Nanti ketika ditanya perusahaan atau pihak lain, apa legalitas kita untuk melakukan rapat pengupahan?” tegasnya.

Sekretaris Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Subang, Rahmat Saputra, mengemukakan kekhawatiran serupa. Ia menyebut adanya masalah keterwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dalam susunan Dewan Pengupahan, dengan nama Gugih Susandi diidentifikasi sebagai pihak yang dipertanyakan. Menurut Rahmat, isu representasi pengusaha dapat memengaruhi keabsahan keputusan upah, meskipun dampaknya dirasakan oleh pekerja.

Kedua organisasi serikat pekerja menuntut penjelasan resmi dari Bupati Subang, Sekretaris Daerah, serta pejabat terkait mengenai hambatan yang menyebabkan SK belum ditandatangani. Mereka menekankan bahwa kejelasan status hukum Dewan Pengupahan menjadi prasyarat utama untuk melanjutkan pembahasan UMK 2027 tepat waktu.

Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat