- 26 titik pemberhentian, tidak semua berbentuk halte; Pemkot Cimahi sediakan subsidi operasional Rp3 miliar; Kemenhub tanggung jawab pembangunan fasilitas
WartaPurwakarta - Kota Cimahi menyiapkan dua puluh enam lokasi pemberhentian untuk layanan Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya, sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cimahi, Endang, menjelaskan bahwa tidak semua titik akan dibangun berupa halte konvensional; sejumlah lokasi hanya akan dilengkapi totem atau rambu penunjuk. “Ada 26 titik, tapi tidak semuanya dalam bentuk bangunan halte. Jadi di sebagian yang berbentuk totem dan hanya rambu saja. Kalau berdasarkan rencana awal, 26 itu rinciannya 12 di jalan kota, 2 di jalan provinsi, lalu 12 di jalan nasional,” ujarnya.
Pembangunan halte on‑corridor serta infrastruktur penunjang di sepanjang koridor BRT menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan. Endang menambahkan, “Kalau untuk pembangunan fasilitas BRT itu semuanya oleh kementerian (Perhubungan), jadi satu paket dengan rambu dan markanya juga.”
Untuk menutup biaya operasional, Pemkot Cimahi telah menyiapkan anggaran sebesar tiga miliar rupiah melalui mekanisme Public Service Obligation (PSO). “Ada, namanya PSO (Public Service Obligation) yaitu sharing anggaran untuk pembiayaan operasional BRT. Kota Cimahi menyiapkan sekitar Rp3 miliar,” tegas Endang. Dana tersebut, bersama kontribusi dari Pemerintah Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, akan dialokasikan untuk subsidi tarif, gaji sopir, bahan bakar, serta kebutuhan operasional armada.
Pemerintah daerah berharap kehadiran BRT Bandung Raya dapat memicu peralihan pengguna kendaraan pribadi ke transportasi publik, sehingga volume kendaraan di jalan raya berkurang dan kemacetan dapat teratasi.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Sumber: Pojok Satu