- Dedi Mulyadi meminta insinyur membantu menangani kemacetan dan banjir di Kota Bandung
- Pemprov Jabar akan membahas pembaruan angkutan umum bersama PII
- PII menyatakan siap berkolaborasi dalam pengembangan transportasi ramah lingkungan
WartaPurwakarta - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta para insinyur Indonesia menjalankan profesinya berlandaskan kode etik sekaligus terlibat dalam penyelesaian persoalan warga sehari-hari di Jawa Barat.
Menurut Dedi yang akrab disapa KDM, tenaga engineer dibutuhkan untuk menjawab masalah jangka pendek, termasuk kemacetan serta banjir yang terjadi di Kota Bandung. Ia menilai persoalan lalu lintas di sejumlah kota Jawa Barat berkembang karena sistem transportasi belum tertata secara baik.
Salah satu gagasan yang ditawarkan ialah mengganti angkutan umum berusia tua dengan armada baru yang menyesuaikan karakter tiap wilayah. Rencana tersebut juga diarahkan agar pengoperasian transportasi lebih ramah lingkungan serta memberi perlindungan bagi penumpang dan pengemudi.
"Tidak usah lagi stor pada tuannya tetapi dibuat karakter wilayah, dimana nanti mobilnya ramah lingkungan, ramah anak, ramah ibu hamil kemudian juga memberikan kesejahteraan bagi para sopir," kata KDM dalam 44th Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organisations (CAFEO 44) yang digelar Persatuan Insinyur Indonesia (PII) di Bandung, Jawa Barat, mulai hari ini, Selasa (20/10/2026).
KDM mengatakan skema pembaruan angkutan umum itu akan segera dibicarakan bersama PII. Dalam kesempatan tersebut, ia juga menekankan pentingnya pengawasan etik bagi insinyur, terutama ketika kekeliruan perencanaan maupun teknis menimbulkan persoalan di masyarakat.
"Di dunia kedokteran itu ada 'mal praktek' dan kemudian nanti itu dibahas di dewan etik dan kemudian ada sanksi. Para insinyur ini sebenarnya sama dengan dunia kedokteran, problem yang terjadi diakibatkan salah perencanaan, salah teknis engineering pengelolaan itu harus secara terbuka di omongin itu siapa," paparnya.
Ia menyebut dewan etik PII dapat menjatuhkan hukuman, dari sanksi ringan sampai blacklist atau larangan bekerja di sektor riil Indonesia, terhadap engineer yang terbukti melanggar kode etik.
"Kedepan PII akan lebih kuat pengaruh etik agar orang berkerja itu dalam tiga hal, yaitu demi ketuhanan, demi kemanusiaan dan demi keadilan," harap KDM.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Ketua Umum PII Dr.-Ing. Ir. Ilham Akbar Habibie mengatakan organisasinya siap bekerja sama dengan pemerintah daerah, termasuk untuk pembenahan sektor transportasi.
"Transportasi umum dalam bentuk angkot ini memang kita mencari sesuatu yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Konsep secara umum tetap ada lapangan pekerjaan untuk para pengemudi angkot. Jadi konsep telah diubah pengemudi angkot kedepan mereka seperti UKM dia akan memiliki sendiri," paparnya.
Ia menambahkan, sarana transportasi perlu beralih ke teknologi elektronik melalui elektrifikasi angkot dan penerapan standardisasi.
Sumber: Info Indonesia - Jawa Barat