- Dedi Mulyadi memastikan proyek infrastruktur Jawa Barat tetap berjalan 100 persen
- Pemprov Jabar mengalihkan anggaran program nonmendesak ke tahun 2027
- Keterbatasan fiskal disebut dipengaruhi keterlambatan penyaluran DBH, bukan penurunan PAD
WartaPurwakarta - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan seluruh proyek infrastruktur di wilayahnya tetap dikerjakan meski rencana penarikan pinjaman Rp3,4 triliun dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dibatalkan karena belum mendapat rekomendasi Kementerian Dalam Negeri.
Untuk menjaga pembiayaan pembangunan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memusatkan anggaran yang tersedia pada infrastruktur dasar dan kebutuhan publik. Sementara itu, sejumlah program yang dinilai belum mendesak dialihkan ke tahun anggaran 2027.
"Enggak ada, infrastruktur enggak digeser. Tetap dilaksanakan sekarang. Belanja-belanja lain yang menurut kami itu tidak urgen, itu digeser tahun depan. Belanja yang langsung untuk kebutuhan rakyat, hari ini kita laksanakan 100 persen," ujar Dedi Mulyadi di Gedung Pakuan, Bandung, Jumat.
Mantan Bupati Purwakarta itu mengatakan pinjaman dari PT SMI sejak awal bukan satu-satunya pilihan untuk mendanai pembangunan di Jawa Barat. Ia juga menegaskan rencana tersebut belum pernah dipastikan akan direalisasikan.
"Sebenarnya bukan hanya persoalan SMI tidak setuju, kita juga kan tidak begitu berfokus gitu kan. Maksud saya, kan berulang-ulang, belum tentu pinjam. Kan saya menyampaikan belum tentu pinjam kok, gitu loh. Dan sekarang kita tidak pinjam," kata Dedi menjelaskan.
Menurut Dedi, pembatalan pinjaman tersebut dapat berpengaruh terhadap pembayaran sejumlah pekerjaan fisik pada 2026. Sebagian pembayaran berpotensi dilakukan melalui skema tunda bayar dan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.
Namun, ia menilai tunda bayar lebih rasional untuk menjaga ketahanan APBD Jawa Barat daripada menanggung kewajiban bunga pinjaman dalam jangka panjang.
"Mungkin terjadi tunda bayar, kan enggak ada masalah. Tunda bayar itu cermin bahwa pemerintah serius membelanjakan uangnya untuk kepentingan pembangunan. Pilih mana, pilih tunda bayar, pilih pinjam ada bunganya?," tutur dia.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Dedi menyebut keterbatasan ruang fiskal Jawa Barat tidak disebabkan oleh penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi tersebut, kata dia, berkaitan dengan keterlambatan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Ia berharap pemerintah pusat segera membayarkan tunggakan DBH agar kapasitas anggaran Jawa Barat dapat kembali menguat pada tahun depan.
"Mudah-mudahan tahun depan ya, segera sehingga kita anggaran kita bisa naik lagi," tutur Dedi Mulyadi menambahkan.
Sumber: ANTARA News - Jawa Barat