Poin Penting
  • Pemprov Jabar menyisir kasus tawuran pelajar SMK di Cirebon untuk memastikan aksi tersebut disengaja atau sepihak
  • Siswa sekolah negeri yang sengaja tawuran wajib undur diri sesuai pakta integritas
  • Pelaku diberi pembinaan di barak militer dan tetap diproses hukum pidana anak jika ada korban luka

WartaPurwakarta - Kasus bentrok yang menyasar pelajar SMK Negeri 1 Cirebon dan SMK Nusantara Weru Cirebon membuat Pemerintah Provinsi Jawa Barat sigap menurunkan tim khusus dari Dinas Pendidikan. Tim tersebut ditugaskan untuk menggali informasi secara mendalam terkait deretan peristiwa serta latar belakang insiden tersebut.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjelaskan bahwa pihaknya sedang memusatkan penyelidikan untuk memastikan apakah peristiwa itu merupakan tawuran yang direkayasa berdua pihak ataukah serangan yang datang dari satu pihak sehingga lawan dipaksa melawan. Penyelidikan mendalam ini dinilai krusial guna menjatuhkan hukuman yang proporsional bagi anak-anak yang terjerat kasus.

"Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan melakukan investigasi terhadap masalah tersebut. Apakah perkelahian itu memang dua-duanya sengaja berkelahi, atau salah satu dipaksa untuk berkelahi," kata Dedi, Kamis (24/9/2026).

Pria yang menjabat sebagai gubernur itu menegaskan tingkat disiplin ketat yang berlaku di lingkungan satuan pendidikan negeri. Siswa yang secara sadar mengobarkan tawuran akan dikenai konsekuensi berat. Sanksi tersebut merujuk pada pakta integritas yang telah ditandatangani wali murid saat mendaftarkan anaknya. Sebaliknya, proteksi hukum akan diberikan kepada murid yang difitrahkan sebagai korban serangan dan hanya membela nyawanya di tempat kejadian.

"Apabila sengaja, maka sekolah yang siswanya berasal dari sekolah negeri konsekuensinya sesuai dengan pakta integritas yang ditandatangani oleh orang tuanya, harus mengundurkan diri dari sekolah," ujarnya.

Di luar ancaman dikeluarkan, Pemprov Jabar juga menyiapkan langkah pembinaan mental. Setiap pelajar yang terbukti melanggar wajib menempuh program khusus di barak militer. Program ini dirancang untuk membenahi perilaku, kepekaan sosial, serta ketertiban anak-anak tersebut.

Proses peradilan anak di bawah umur juga akan tetap bergulir apabila aksi massal itu melampaui batas kriminalitas dan menciptakan korban luka-luka.

"Mereka yang berkelahi harus mengikuti program pendidikan barak militer untuk membangun jiwa dan kesadarannya. Tapi jika itu tindak kriminal yang mengakibatkan luka-luka, maka proses hukum harus terus berjalan. Sesuai dengan undang-undang pidana yang mengatur tentang pidana anak di bawah umur," tuturnya.

Dedi pun memohon agar para orang tua lebih intensif mengawasi aktivitas putra-putrinya di rumah. Upaya ini dinilai mampu mencegah kenakalan remaja sebelum membesar.

"Mohon pada orang tua periksa tas anak-anaknya, periksa kamarnya, periksa lacinya. Saya yakin kalau orang tuanya rajin memeriksa dan bertanya, perilaku anaknya akan ketahuan dan teridentifikasi sejak di rumah," katanya.

Kejadian bermula saat sebuah rekaman videonyang beredar di jagat maya menampilkan sekelompok seragam SMA beradu otot di wilayah Plered, Kabupaten Cirebon, pada Selasa 22 September 2026. Dalam cuplikan tersebut, terlihat beberapa pelajar memegang benda curiga berupa senjata tajam model celurit.

Sumber: Harapan Rakyat