Poin Penting
  • Dedi Mulyadi membantah meresmikan proyek data center BDx di Purwakarta dan menyatakan kunjungannya bertujuan mengecek perizinan
  • Proyek senilai Rp3,5 triliun dihentikan sementara karena dokumen AMDAL dan PBG dari Pemkab Purwakarta belum terbit setelah hampir tiga bulan
  • Proyek AI Campus 2 atau CGK4 berkapasitas 640 megawatt itu berjarak sekitar lima kilometer dari Bendungan Jatiluhur

WartaPurwakarta - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kedatangannya ke lokasi proyek data center milik BDx Data Centers di Kabupaten Purwakarta sama sekali bukan bagian dari prosesi peresmian. "Enggak ada peresmian data center," ujarnya meluruskan persepsi publik yang sempat berkembang.

Klarifikasi itu mencuat di tengah polemik seputar proyek bernilai sekitar Rp3,5 triliun tersebut, yang kini dihentikan sementara lantaran dua dokumen krusial, yaitu Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), belum diterbitkan oleh pihak berwenang.

Dedi memaparkan kronologi kunjungannya. Ia menyebut sekelompok pengusaha yang berniat membangun pusat data itu sebelumnya datang ke kantor Gubernur Jawa Barat bersama anggota DPR RI Mulyadi. Sebagai tuan rumah, Dedi menerima rombongan tersebut sekaligus meminta agar seluruh persyaratan administrasi dipenuhi terlebih dahulu.

Beberapa hari berselang, Dedi memilih mendatangi lokasi proyek secara mandiri untuk melihat kondisi lapangan secara langsung. Ia menegaskan kehadirannya bukan atas undangan pihak mana pun. "Saya datang sendiri ke situ," katanya.

Mengenai kunjungan yang berlangsung pada 28 September 2026, Dedi meminta masyarakat mencermati rekaman dokumentasi yang telah ia unggah. "Itu makna fungsinya jadi gubernur konten itu," kata Dedi di Gedung Merdeka, Bandung. Dalam video tersebut, ia mengaku menanyakan langsung soal perizinan kepada pihak pengusaha, termasuk mengkonfirmasi keberadaan izin mendirikan bangunan kepada Bupati Purwakarta.

Dedi juga menampik anggapan bahwa ada seremoni di lokasi. "Tidak ada pembangunan, tidak ada peresmian, dari situ saya pulang lagi," tegasnya. Adapun soal suguhan singkong dari pihak perusahaan, ia mengaku menerimanya semata sebagai bentuk penghormatan kepada tuan rumah.

Terkait alasan penghentian proyek, Dedi menunjuk ketiadaan dua dokumen izin utama sebagai pangkal masalah. "AMDAL-nya sudah keluar belum? Belum," ucapnya. Kedua persyaratan itu berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten. Setelah proses berjalan hampir tiga bulan tanpa kepastian, Dedi memutuskan menghentikan sementara kegiatan konstruksi. Ia juga menyoroti kelalaian konsultan proyek yang disebut belum memasukkan data lengkap saat ia berkunjung ke lokasi.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan dukungannya terhadap pembangunan pusat data itu, namun menegaskan perannya terbatas pada pengawasan dan koordinasi. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat Adi Komar menjelaskan bahwa kewenangan menerbitkan izin AMDAL maupun PBG sepenuhnya berada di tangan Kabupaten Purwakarta.

Proyek ini dikenal dengan nama AI Campus 2 atau CGK4, dirancang dengan kapasitas daya hingga 640 megawatt. Lokasinya berada sekitar lima kilometer dari Bendungan Jatiluhur, dengan konstruksi yang mulai berjalan sejak 22 September. Pengembangan keseluruhan dijadwalkan berlangsung selama tiga tahun, sementara Gedung 1 dirancang berkapasitas 120 megawatt secara bertahap.

Soal kebutuhan air, Dedi memastikan pasokan tetap bersumber dari Waduk Jatiluhur melalui jalur PDAM, sehingga pengembang wajib membeli air dari PDAM. Ia juga meminta konsultan memastikan operasional pusat data tidak mengganggu distribusi air bagi petani.

Sejumlah pihak turut menyuarakan kekhawatiran. Lembaga Institute for Essential Services Reform (IESR) mendesak agar kajian lingkungan dan dampak sosial diselesaikan secara menyeluruh sebelum konstruksi dilanjutkan. Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Maulana Yusuf mengkhawatirkan kemungkinan proyek tetap beroperasi meskipun hasil AMDAL menunjukkan dampak negatif.

Untuk menjaga objektivitas penilaian, Pemprov Jawa Barat telah meminta akademisi dari Universitas Indonesia memberikan pertimbangan ilmiah. Dedi menekankan bahwa penghentian sementara ini tidak serta-merta berarti penolakan terhadap proyek. Hingga 5 Oktober 2026, perkembangan lebih lanjut masih terus dipantau.

Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat