Poin Penting
  • Puluhan massa dari tiga kelompok menggelar protes di depan Kantor Bupati Tasikmalaya pada 24 September 2026 dan terlibat gesekan dengan aparat
  • Koordinator aksi menilai Satgas Percepatan MBG Kabupaten Tasikmalaya hanya bersifat formalitas dan tidak menjalankan fungsi verifikasi dokumen dapur penyedia makanan
  • Ketua Satgas Rubi Azhara menegaskan kewenangan penuh penyelenggaraan dan perizinan program MBG berada di tangan Badan Gizi Nasional, bukan pemerintah daerah

WartaPurwakarta - Unjuk rasa yang digelar puluhan orang di depan Kantor Bupati Tasikmalaya, Jawa Barat, pada Kamis (24/9/2026) berlangsung memanas setelah terjadi gesekan antara peserta aksi dan aparat keamanan. Massa yang tergabung dalam Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN), Garsex, serta Aliansi Bongkar Racun Negara menuntut evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Satgas Percepatan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tasikmalaya.

Koordinator aksi, Givan, menuding satgas di tingkat kabupaten tidak menjalankan perannya secara optimal, khususnya dalam mengawasi dan memverifikasi kelengkapan dokumen dapur penyedia makanan.

"Rasa-rasanya kalau saya boleh mengatakan, Satgas MBG itu terkesan disfungsi untuk di Kabupaten Tasikmalaya. Satgas hanya sekadar formalitas. Dalam verifikasi dokumen-dokumen dapur yang belum lengkap pun, satgas tidak berperan sedemikian rupa," ujarnya.

Givan turut menyesalkan sikap aparat penegak hukum yang dinilai menghalangi jalannya aksi hingga memicu benturan fisik dengan peserta demonstrasi. Menurutnya, petugas keamanan semestinya memberikan perlindungan dan ruang bagi warga yang hendak menyuarakan aspirasinya.

"Kami datang memberikan kritik, saran, dan masukan. Tuntutan utama kami ingin Bupati dan DPRD Tasikmalaya melahirkan Raperda terkait penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang dikhususkan untuk program MBG ini," kata Givan.

Merespons tudingan tersebut, Ketua Satgas Percepatan MBG Kabupaten Tasikmalaya, Rubi Azhara, turun langsung menemui para demonstran. Rubi menyatakan penghargaannya atas kepedulian peserta aksi, namun menekankan bahwa ruang gerak pemerintah daerah maupun satgas dalam program ini sangat terbatas.

Rubi menjelaskan bahwa berdasarkan arahan Kementerian Dalam Negeri serta Perpres Nomor 115 tentang pengelolaan program MBG, otoritas penuh atas penyelenggaraan, pemantauan, hingga perizinan berada di tangan Badan Gizi Nasional (BGN).

"Posisi pemda dan satgas di daerah sifatnya hanya memantau dan memberikan rekomendasi atau laporan ke BGN dan Kemendagri. Penyelenggara utamanya adalah BGN. Kami tidak bisa melangkah lebih jauh sampai menutup SPBG, karena kewenangan penuh ada di pusat," jelas Rubi di hadapan massa aksi.

Lebih lanjut, Rubi menyampaikan bahwa pemerintah daerah bersama seluruh jajaran Forkopimda hingga level kecamatan terus melakukan pemantauan dan secara aktif mengingatkan BGN agar memperhatikan kelengkapan izin serta standar keamanan pangan bagi penerima manfaat di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

"Niat dan itikad kita sama untuk melindungi masyarakat. Kami mengakui ada hal-hal yang harus diperbaiki bersama, seperti urusan penimbangan dan perizinan. Namun, mari kita lihat juga proses perbaikan yang terus BGN lakukan. Salah satunya melalui kanal pengaduan Lapor BGN 127," pungkas Rubi.

Sumber: Harapan Rakyat