Poin Penting
  • Disdik Jabar mulai menyosialisasikan pembentukan ekskul Korps Kadet RI ke jenjang pendidikan menengah
  • Kepala Disdik Jabar menegaskan kepesertaan siswa dalam Korps Kadet RI bersifat sukarela
  • Pihak sekolah diizinkan menggandeng mitra eksternal seperti unsur TNI untuk pelatihan teknis

WartaPurwakarta - Sosialisasi pembentukan kegiatan ekstrakurikuler Korps Kadet Republik Indonesia (KKRI) mulai digulirkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ke berbagai satuan pendidikan. Pengenalan wadah baru ini dijalankan menyusul diterbitkannya regulasi Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 136/2026, yang memuat pedoman pembinaan kesadaran bela negara di tingkat pendidikan menengah melalui wadah KKRI.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut diproyeksikan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, memperkokoh wawasan kebangsaan, sekaligus membentuk kedisiplinan pelajar. Keberadaan wadah ini dinilai menempati posisi strategis dalam menyokong program intrakurikuler dan kokurikuler.

“Ekskul ini sangat baik karena menjadi supporting pencapaian delapan profil lulusan,” kata Purwanto, Senin (28/9/2026).

Mengenai kepesertaan murid, Purwanto menggarisbawahi bahwa kegiatan KKRI sama sekali tidak diwajibkan bagi seluruh pelajar. Otoritas penentuan maupun penyelenggaraan aktivitas diserahkan kepada masing-masing sekolah lewat jalur koordinasi Cabang Dinas Pendidikan setempat.

“Korps Kadet pilihan, bukan ekskul wajib. Pelaksanaannya kan di sekolah. Kami nanti akan sampaikan ke Cabang Dinas, Cabang Dinas ke sekolah. Sekolah nanti berkoordinasi dan menetapkan KKRI ini menjadi salah satu ekskul pilihan siswa di sekolahnya,” jelasnya.

Guna menjaga kualitas pelatihan karakter agar berjalan terukur dan profesional, sekolah juga diberi ruang untuk berkolaborasi dengan pihak luar. Kerja sama teknis dapat dirajut bersama jajaran TNI dalam penguatan materi kedisiplinan siswa di lapangan, tanpa meniadakan peran organisasi yang telah eksis seperti Pramuka.

“Yang bersangkutan (sekolah) nanti bisa koordinasi sama lembaga mitra seperti TNI gitu,” tuturnya.

Purwanto percaya para pimpinan satuan pendidikan mampu segera mencerna dan menjalankan aturan baru ini secara tepat setelah agenda sosialisasi tersampaikan secara bertingkat.

“Saya yakin kepala sekolah kalau sudah baca Kepmen ini sudah akan paham,” pungkasnya.

Sumber: Harapan Rakyat