- Sekolah di Karawang merekrut tenaga pendidik sukarela akibat keterbatasan guru
- Kebijakan pengangkatan relawan tersebut bertentangan dengan regulasi kepegawaian resmi
- Honorarium pengajar sukarela diserahkan ke pihak sekolah lewat pemanfaatan dana BOS
WartaPurwakarta - Keterbatasan tenaga pendidik memaksa sejumlah sekolah di Kabupaten Karawang mengambil langkah darurat dengan mempekerjakan guru sukarela. Padahal, pemerintah telah mengeluarkan larangan resmi bagi pihak sekolah untuk merekrut tenaga honorer di luar jalur kepegawaian yang sah.
Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Karawang Joean Himawan menjelaskan, para pengajar tersebut tidak terdata sebagai guru honorer resmi di dinas. Mereka dihadirkan murni sebagai relawan demi mengantisipasi kekosongan kelas akibat minimnya tenaga pengajar.
“Karena kebutuhan guru yang mendesak, daripada siswa tidak diajar dan kasihan tidak ada gurunya, akhirnya sekolah mencari seorang relawan atau dijadikan guru honor sekolah,” katanya, Kamis (17/9).
Joean tidak menampik bahwa kebijakan perekrutan mandiri tersebut menyalahi regulasi. Kendati demikian, defisit guru di lapangan menjadi kendala nyata yang belum sepenuhnya terselesaikan hingga saat ini.
“Secara aturan tidak boleh. Kita sedang tahap untuk pemenuhan guru tersebut,” ujarnya.
Mengenai penyelesaian krisis pendidik, Joean menuturkan bahwa pemerintah pusat telah merancang pengadaan guru dalam skala besar pada tahun mendatang. Langkah tersebut diproyeksikan mampu mengatasi masalah kekurangan guru di berbagai sekolah.
“Kan pemerintah pusat sudah menyampaikan bahwa akan ada pengisian guru secara besar-besaran tahun berikutnya untuk pengisian kekosongan-kekosongan tadi,” terangnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Adapun urusan honorarium bagi para tenaga sukarela tersebut diserahkan kepada kebijakan masing-masing satuan pendidikan. Joean memaparkan bahwa ketentuan pada penggunaan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) masih memberi ruang bagi pembiayaan tenaga kerja tertentu sesuai aturan.
“Itu dikembalikan ke sekolah. Di dana BOS masih ada aturan untuk pembayaran bagi tenaga non-BOS,” tutupnya.
Sumber: Radar Karawang - Feed Utama