Poin Penting
  • Disdikpora Cianjur memeriksa LPJ dana BOS 2026 dan menemukan sejumlah persoalan administrasi serta pajak belum dibayar di beberapa sekolah
  • Pemeriksaan mengacu pada Permendiknasmen Nomor 8 Tahun 2026 tentang Juknis dan Tata Kelola Dana BOS
  • Sekolah penerima diwajibkan memampang informasi penerimaan dan penggunaan dana BOS melalui papan informasi sebagai bentuk transparansi

WartaPurwakarta - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, tengah menggelar kegiatan pembinaan serta pemeriksaan terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2026.

Kepala Bidang SMP Disdikpora Cianjur, Ipan Sopandi, menyampaikan pada Jumat di Cianjur bahwa seluruh pengelolaan dana BOS wajib berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendiknasmen) Nomor 8 Tahun 2026 yang mengatur Petunjuk Teknis (Juknis) dan Tata Kelola Dana BOS.

Dalam proses pemeriksaan, tim meneliti kelengkapan dokumen administrasi, bukti fisik belanja, serta laporan pembayaran pajak. Dari hasil penelusuran tersebut, beberapa sekolah masih menunjukkan persoalan berupa dokumen yang belum lengkap dan kewajiban pajak yang belum ditunaikan.

"Pemeriksaan realisasi penggunaan dana BOS kembali dilakukan pada Desember, dengan melibatkan pengawas pembina bersama jajaran dinas untuk memeriksa kesesuaian laporan penggunaan anggaran dengan kondisi fisik di masing-masing satuan pendidikan," katanya.

Berbagai temuan yang masih muncul mendorong pihak dinas untuk melakukan pendampingan sekaligus pengecekan langsung terhadap penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) atau BOS ke tiap sekolah.

Ipan menjelaskan, sebelum dana BOS dikucurkan, pihaknya sudah terlebih dahulu menyelenggarakan sosialisasi kepada sekolah mengenai petunjuk teknis terbaru. Kegiatan itu bertujuan memberikan pemahaman soal aturan pemanfaatan anggaran, termasuk kategori belanja yang diizinkan maupun yang tidak diperkenankan.

Pendampingan juga diberikan pada setiap tahapan pencairan. Proses pencairan tahap kedua, yang berlangsung pada Agustus hingga September, baru dapat diajukan setelah sekolah merampungkan penggunaan anggaran tahap pertama.

"Pemeriksaan menyasar realisasi belanja modal serta belanja pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, sehingga penggunaan anggaran tidak hanya dinilai berdasarkan laporan administrasi, namun dibuktikan melalui keberadaan barang maupun hasil pekerjaan," katanya.

Berkaitan dengan aspek transparansi, Disdikpora Cianjur mewajibkan seluruh sekolah penerima dana BOS untuk memasang papan informasi di lingkungan sekolah yang memuat rincian penerimaan dan penggunaan dana tersebut. Langkah ini ditujukan sebagai bentuk keterbukaan kepada masyarakat luas.

"Melalui papan informasi tersebut, publik dapat mengetahui pengelolaan anggaran pendidikan yang sudah diterima sekolah dan digunakan sesuai kebutuhan," katanya.

Sumber: ANTARA News - Jawa Barat