- Lampu lalu lintas di sejumlah persimpangan Karawang masih sering rusak
- Sistem ATMS dan vehicle detector sudah digunakan sejak 2021
- Dishub hanya sanggup perbaiki kerusakan ringan, mesin utama butuh biaya sekitar Rp180 juta
WartaPurwakarta - Pengaturan arus kendaraan di sejumlah persimpangan Kabupaten Karawang belum berjalan maksimal karena lampu lalu lintas di wilayah tersebut masih kerap mengalami gangguan. Meski pengelolaan traffic light kini memakai sistem yang lebih modern, Kasi Perawatan dan Operasional Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan (Dishub) Karawang Irfan mengungkapkan bahwa pemeliharaan serta perbaikan perangkat masih terbentur persoalan anggaran.
"Kalau untuk lampu merah, sejak 2021 ada bantuan teknis untuk pembayaran dan pengembangan sistem lampu merah cerdas. Sistemnya sudah menggunakan ATMS (Advanced Traffic Management System) dan dilengkapi vehicle detector, sehingga siklus lampu tidak lagi sepenuhnya diatur secara manual," kata Irfan, Rabu (16/9).
Dengan sistem tersebut, kepadatan kendaraan di tiap kaki simpang dapat terbaca. Data hasil pembacaan itu lantas dipakai untuk menetapkan berapa lama lampu hijau dan merah menyala mengikuti kondisi lalu lintas.
"Kalau semakin ramai, waktunya bisa semakin besar atau semakin lama. Jadi kita tidak pusing mengatur waktu secara manual. Sistemnya menghitung berdasarkan kondisi kendaraan di kaki simpang," jelasnya.
Irfan memberi gambaran, bila durasi lampu hijau di salah satu kaki simpang dipatok 20 detik, sistem akan mengoreksi siklus berikutnya. Tujuannya agar tidak ada ketimpangan waktu yang membuat antrean kendaraan menumpuk di satu arah.
"Misalkan di kaki simpang ini hijaunya 20 detik. Itu dihitung supaya jangan sampai yang satu hijaunya sebentar, sementara merahnya terlalu lama sampai antreannya panjang. Jadi pembagiannya dibuat rata sesuai kondisi simpang," katanya.
Kendala muncul saat perangkat rusak. Menurut Irfan, Dishub hanya mampu menangani kerusakan ringan seperti penggantian komponen tertentu, sedangkan kerusakan pada mesin utama menuntut biaya jauh lebih besar.
"Kalau kami paling bisa mengganti radiator. Kalau untuk mesinnya, kami tidak sanggup karena anggarannya besar. Bisa sekitar Rp 180 juta," ungkapnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Irfan menambahkan, kewenangan dan dukungan anggaran untuk perbaikan sistem itu turut berkaitan dengan pemerintah pusat. Dishub Karawang mengaku telah melaporkan kondisi tersebut kepada pihak terkait, termasuk Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD).
"Ini bukan karena kami tidak mampu menangani, tetapi memang berkaitan dengan anggaran dan kewenangan. Kami sudah beberapa kali menyampaikan ke BPTD terkait kondisi ini," tutupnya.
Sumber: Radar Karawang - Feed Utama