Poin Penting
  • Pengelola SPPG di Kota Cirebon diminta membeli daging hanya dari RPH yang memiliki sertifikat NKV
  • Satu rumah potong unggas di Kota Cirebon sudah mengantongi sertifikat NKV
  • Pengelola dapur diimbau menerapkan rantai dingin saat pengiriman dan memeriksa kualitas daging sebelum diolah

WartaPurwakarta - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Cirebon, Jawa Barat, mengimbau seluruh pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayahnya agar hanya membeli daging dari rumah potong hewan (RPH) yang telah mengantongi Nomor Kontrol Veteriner (NKV).

Kepala DKP3 Kota Cirebon, Elmi Masruroh, menyampaikan hal tersebut pada Selasa di Cirebon. Ia menekankan bahwa sertifikat NKV merupakan indikator krusial untuk menjamin bahwa tempat pemotongan hewan telah menerapkan standar kesehatan hewan serta keamanan pangan sebagaimana mestinya.

Elmi menjelaskan, daging yang dipakai dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib memenuhi kriteria aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH).

"Kalau membeli pangan segar asal hewan, baik daging ayam maupun sapi, seharusnya dari tempat yang sudah ber-NKV," katanya.

Berdasarkan data DKP3, saat ini terdapat satu rumah potong unggas di Kota Cirebon yang sudah memiliki sertifikat NKV. Fasilitas tersebut dapat menjadi opsi pemasok bagi para pengelola SPPG dalam memenuhi kebutuhan daging.

Selain memastikan pemasok telah bersertifikat, Elmi juga mengingatkan pengelola dapur untuk mencermati proses distribusi daging agar kualitasnya tidak menurun selama perjalanan menuju lokasi pengolahan. Menurutnya, pengangkutan daging segar harus memperhatikan sistem rantai dingin atau cold chain, termasuk penggunaan es untuk menjaga suhu produk tetap stabil.

"Produk hewan segar itu harus dijaga suhunya, termasuk saat pengiriman, supaya kualitasnya tetap terpelihara," katanya.

Lebih lanjut, Elmi meminta pengelola SPPG di Kota Cirebon melakukan pemeriksaan kondisi daging secara saksama pada saat barang diterima dari pemasok, sebelum bahan tersebut digunakan untuk mengolah makanan. Apabila ditemukan daging yang tidak memenuhi standar kelayakan, pengelola dapur disarankan mengembalikan seluruh kiriman dan meminta pemasok menyediakan pengganti yang baru.

"Kalau ada yang tidak bagus, sebaiknya dikembalikan semua dan diganti dengan yang baru, jangan hanya dipilih bagian yang rusak," ujarnya.

Penerapan prosedur semacam ini, menurut Elmi, diperlukan guna memastikan setiap bahan pangan yang masuk ke dapur telah memenuhi persyaratan sebelum diolah menjadi menu makanan.

DKP3 Kota Cirebon turut memberikan panduan kepada pengelola SPPG agar memperhatikan tiga aspek utama, yakni asal bahan pangan, proses distribusi, serta pemeriksaan kualitas ketika produk tiba di dapur.

"Dengan prosedur tersebut, pengelola SPPG diharapkan dapat menjaga mutu daging yang digunakan dalam penyediaan makanan bagi penerima manfaat MBG," ucap dia.

Sumber: ANTARA News - Jawa Barat