- Pansus XXI DPRD Jabar meninjau budidaya Greenday Maggot BSF Farm di Karawang
- Kontribusi pengolahan sampah mandiri baru berkisar 0,5 persen menurut data DLH
- Regulasi daerah tengah disiapkan untuk memberi kepastian hukum dan permodalan bagi komunitas
WartaPurwakarta - Panitia Khusus (Pansus) XXI DPRD Provinsi Jawa Barat tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk memperkuat legalitas dan memacu inisiatif pengolahan sampah mandiri oleh warga. Langkah legislasi ini dipicu oleh masih minimnya volume pengolahan limbah swadaya di Kabupaten Karawang, yang menurut catatan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) baru mencapai kisaran 0,5 persen dari total sampah keseluruhan.
Rencana penerbitan payung hukum tersebut disampaikan oleh Ketua Pansus XXI DPRD Provinsi Jawa Barat, Tom Maskun, seusai melangsungkan peninjauan ke Greenday Maggot BSF Farm di Kabupaten Karawang pada Selasa (20/10/2026). Kunjungan ini difokuskan pada pengamatan penanganan limbah organik rumah tangga melalui perantara budidaya maggot.
"Paling tidak kita sudah bisa menangkap kesadaran dan semangat masyarakat bagaimana mengolah sampah berbasis rumah tangga, khususnya sampah organik untuk budidaya maggot. Maggot ini bukan sekadar budidaya, tapi niat utamanya adalah memutus mata rantai sampah agar selesai di sumbernya," ujar Tom Maskun.
Menurut Tom, budidaya maggot bukan semata menekan timbunan limbah basah, melainkan mampu memproduksi turunan bernilai jual tinggi seperti Pupuk Organik Cair (POC) dan pakan ternak atau ikan. Kendati demikian, kegiatan kelompok masyarakat di sektor ini masih terbentur persoalan minimnya injeksi permodalan dari pemerintah, ditambah kendala pengurusan legalitas serta perizinan pemasaran produk.
Guna mengurai hambatan tersebut, Ranperda yang digodok Pansus XXI menitikberatkan pada empat pilar krusial, yakni harmonisasi aturan, pembagian kewenangan yang terang, payung legalitas kelompok pembudidaya, serta alokasi dukungan dari otoritas daerah.
Instrumen perda ini diharapkan dapat memantapkan peran pemerintah provinsi dalam mengedukasi warga dan memperluas gerakan penuntasan sampah langsung dari sumbernya, sehingga beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dapat terpangkas.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
"Dengan dibentuknya ranperda ini diharapkan kontribusi masyarakat lebih masif sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Apalagi ada peraturan yang akan menjadi acuan dalam pengelolaan sampah yang baik dan benar," pungkasnya.
Sumber: Pojok Satu