- Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, menegaskan aksi pencopotan foto Gibran Rakabuming oleh Wakil Ketua DPRD Sukabumi, Rojab Asy'ari, merupakan keputusan pribadi tanpa arahan partai
- Partai menegaskan tidak ada instruksi dari DPP, DPD, atau DPC terkait tindakan tersebut dan tetap netral terhadap isu ijazah Gibran
- PDIP Jawa Barat akan menyelidiki motivasi Rojab serta menyiapkan evaluasi bila tindakan itu mengganggu citra partai
WartaPurwakarta - Ono Surono, ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Barat, menyatakan bahwa pengambilan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari ruang kerja Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Rojab Asy'ari, merupakan tindakan yang diambil secara pribadi. Ia menegaskan tidak ada perintah atau arahan dari struktur partai, baik dari tingkat nasional (DPP), provinsi (DPD), maupun tingkat kabupaten (DPC), untuk melakukan aksi tersebut.
Menurut Surono, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan keabsahan ijazah Gibran menjadi latar belakang Rojab mencabut foto itu, namun hal tersebut tidak mengubah posisi partai. “Yang jelas sebagaimana yang disampaikan oleh yang bersangkutan itu merupakan sikap dan tindakan personal. Jadi tidak ada sekalipun instruksi dari partai, baik dari DPC, DPD, maupun DPP partai,” ujarnya pada Kamis, 8 Oktober 2026.
Ia menambahkan bahwa putusan MK harus dihormati oleh seluruh elemen partai, sementara PDIP tetap berpegang pada netralitas politik dan tidak mengaitkan diri dengan kepentingan di luar kerangka hukum formal. “Tetapi dari sisi kelembagaan dari awal kami tidak pernah menyikapi terkait dengan itu. PDI Perjuangan tidak mempunyai kepentingan terkait dengan permasalahan itu,” kata Surono.
DPD PDIP Jawa Barat berencana melakukan penyelidikan lebih mendalam untuk memahami motif di balik aksi Rojab. “Nanti kami akan lihat situasinya, nanti juga kami akan dalami. Paling tidak nanti saya coba untuk menggali motivasi apa yang ada di Pak Rojab itu dulu,” katanya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Pihaknya menegaskan penghargaan terhadap kebebasan pribadi setiap politisi asalkan tidak melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai atau mencoreng nama baik PDIP. Namun, bila dinamika tersebut berdampak pada moral partai, mekanisme evaluasi internal akan dijalankan sesuai regulasi organisasi. “Karena kalau pada saat ini bergerak pada persoalan pribadi, selama tidak menyangkut terhadap kebijakan ataupun program partai tentunya merupakan sebuah sikap yang nanti patut dihormati juga,” pungkasnya.
Sumber: Harapan Rakyat