Poin Penting
  • DPR RI berjanji percepat Sekolah Rakyat di Cianjur
  • Isfhan Taufik Munggaran gandeng Kemensos dan pemerintah daerah
  • Program berfokus pada pendidikan informal, vokasi, dan pemberdayaan anak penerima manfaat

WartaPurwakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Isfhan Taufik Munggaran, menyatakan pada Kamis di Cianjur bahwa DPR siap mempercepat pelaksanaan Sekolah Rakyat di Kabupaten tersebut. Ia menambahkan bahwa DPR bekerja sama langsung dengan Kementerian Sosial serta berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk mewujudkan inisiatif itu.

Menurutnya, Sekolah Rakyat dirancang sebagai platform kolaboratif yang menyediakan pendidikan non‑formal, pelatihan kejuruan, serta program pemberdayaan bagi anak-anak dari keluarga penerima manfaat dan kelompok penyandang disabilitas.

"Penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Cianjur merupakan bagian integral dari tiga pilar utama deseminasi program prioritas Presiden yang dikawal oleh Komisi VIII DPR RI, Pilar pertama pemutakhiran data melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)," ujarnya.

Isfhan menegaskan pentingnya akurasi data untuk efektivitas bantuan sosial, sehingga implementasi DTSEN dianggap krusial agar tidak ada lagi bantuan yang salah sasaran. Ia menuntut Kementerian Sosial untuk melakukan integrasi serta verifikasi data di tingkat daerah secara transparan dan berkelanjutan, termasuk memperkuat Sekolah Rakyat.

Pendidikan, kata dia, menjadi jalur utama memutus rantai kemiskinan antar‑generasi. Dengan dukungan Sekolah Rakyat, negara diharapkan dapat memberikan akses pendidikan informal, pelatihan vokasi, dan program pemberdayaan kepada anak-anak dari keluarga penerima manfaat.

Komisi VIII bersama pemerintah daerah berupaya mempercepat pendirian Sekolah Rakyat serta mengoptimalkan Perlindungan Sosial (Perlinsos) sebagai jaring pengaman yang inklusif dan adaptif. Program tersebut tidak hanya terbatas pada bantuan tunai atau sembako, melainkan juga mendorong penerima manfaat beralih menjadi warga yang mandiri secara ekonomi.

DPR berjanji terus menjalankan fungsi pengawasan dan alokasi anggaran agar setiap rupiah dari dana perlindungan sosial tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran.

Sumber: ANTARA News - Jawa Barat