- Pansus XIX dan XX DPRD Jabar resmi dibentuk
- Pansus XIX akan mengkaji Ranperda perubahan BUMD Pengelola Bandara Internasional Jawa Barat dan Kertajati Aerocity
- Pansus XX ditugaskan menelaah Ranperda pembentukan serta susunan perangkat daerah Provinsi Jawa Barat
WartaPurwakarta - Panitia Khusus (Pansus) nomor XIX dan XX milik DPRD Provinsi Jawa Barat secara resmi terbentuk setelah rapat paripurna pada Rabu, 30 September 2026. Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, menyatakan bahwa masa kerja kedua panitia dimulai pada tanggal yang sama dan berakhir pada 5 November 2026. Ia menambahkan, “Selamat bekerja, diharapkan dapat memprioritaskan kegiatan Pansus,” saat menutup rapat.
Pansus XIX diberikan mandat untuk menelaah Rancangan Peraturan Daerah perubahan kedua atas Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2013, yang mengatur pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pengelola Bandar Udara Internasional Jawa Barat serta pengembangan Kertajati Aerocity. Sementara itu, Pansus XX akan mempelajari Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Jawa Barat.
Sebelum pembentukan panitia, Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menyampaikan tanggapan gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi terkait kedua Ranperda tersebut. Ia menegaskan bahwa peningkatan modal dasar PT Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja, keberlanjutan, serta menjaga posisi strategis dan nilai ekonomi bandara Kertajati. “Peningkatan modal dasar tersebut juga dimaksudkan untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi masuknya investor strategis dalam pengelolaan PT BIJB. Pemprov Jabar menegaskan bahwa kepemilikan saham pemerintah daerah akan tetap dipertahankan paling sedikit 51%. Sehingga posisi pemerintah daerah sebagai pemegang saham pengendali tetap terjaga,” ujar Erwan Setiawan.
Pemerintah provinsi menambahkan bahwa peran BIJB Kertajati dan Kertajati Aerocity tidak hanya berfokus pada kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, melainkan juga diharapkan menciptakan lapangan kerja, memperluas jaringan perdagangan dan logistik, serta memicu terbentuknya rantai usaha baru di kawasan Rebana. Menanggapi kekhawatiran fraksi mengenai dampak lingkungan, pemerintah menegaskan bahwa pengembangan kawasan harus tetap memperhatikan aspek ekologi dan sosial. PT BIJB telah mengidentifikasi sejumlah faktor yang perlu dikendalikan, termasuk kualitas udara, hidrologi, sumber daya air, kebisingan, keanekaragaman hayati, energi, serta pengelolaan limbah.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Sumber: Pojok Satu