Poin Penting
  • DPRD Jabar mengirim aspirasi mahasiswa Universitas Langlangbuana ke DPR RI
  • Mahasiswa minta penghentian kerusakan ekologi dan penyelesaian konflik agraria
  • Permintaan evaluasi kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran dalam bidang lingkungan, ekonomi, dan hak konstitusional

WartaPurwakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat pada Kamis, 22 Oktober 2026, menyalurkan kembali masukan mahasiswa ke tingkat nasional. Kali ini, aspirasi yang dibawa berasal dari mahasiswa Universitas Langlangbuana, dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.

Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, menegaskan harapannya bahwa aspirasi tersebut akan diproses sesuai dengan wewenang, kompetensi, dan peraturan perundang‑undangan yang berlaku. Ia mengutip pernyataan mahasiswa: “Sesuai dengan aspirasi mahasiswa yang kami terima (dari mahasiswa Universitas Langlangbuana), kami berharap aspirasi tersebut ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan, kompetensi, dan peraturan perundang‑undangan yang berlaku,”.

Menurut Wibawa, sebelumnya DPRD Jawa Barat telah menerima dan menyalurkan aspirasi serupa dari mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung serta Universitas Pasundan. Kelompok mahasiswa tersebut menyoroti isu‑isu strategis meliputi pendidikan, perekonomian, ketenagakerjaan, demokrasi, pemerataan pembangunan, serta perlindungan lingkungan hidup.

Dalam dokumen yang diserahkan oleh mahasiswa Universitas Langlangbuana, terdapat tiga pokok tuntutan utama. Pertama, mereka menuntut penghentian kerusakan ekologi dan penanganan konflik agraria, termasuk langkah preventif terhadap kebakaran hutan dan lahan, pengelolaan gambut, serta transparansi data bagi wilayah rawan. Kedua, para mahasiswa menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil terhadap pelaku kebakaran, pemulihan ekosistem, dan perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat terdampak. Ketiga, mereka meminta evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Barat, Gibran Rakabuming Raka, khususnya dalam penanganan krisis lingkungan, kebijakan ekonomi, serta pemenuhan hak konstitusional.

Mahasiswa juga menyoroti perlunya mekanisme pengawasan yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, serta menolak segala bentuk pembatasan kebebasan berpendapat, berkumpul, dan menyampaikan aspirasi secara damai. Mereka mengajak pemerintah untuk menjamin ruang demokrasi yang inklusif dan melindungi gerakan masyarakat sipil.

DPRD Jawa Barat menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi proses tindak lanjut aspirasi tersebut di tingkat nasional, sekaligus mengajak pihak terkait untuk memperhatikan rekomendasi yang diajukan demi keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial.

Sumber: Pojok Satu