Poin Penting
  • Kemendagri beri catatan penting pada rencana penggabungan 14 OPD di Jawa Barat
  • Pansus XX DPRD Jabar target rampungkan pembahasan Ranperda pada 5 November 2026
  • Implementasi penggabungan akan dimulai tahun 2027 secara bertahap, meliputi Bappeda‑BP2D, Disparbud‑Dispora, dan lainnya

WartaPurwakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Barat diminta menyempurnakan sejumlah persyaratan sebelum melaksanakan penyederhanaan struktur perangkat daerah, menurut catatan yang disampaikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Integrasi keempat belas organisasi perangkat daerah (OPD) harus tetap menjamin kelancaran layanan publik.

Ketua Pokok Bahasan (Pansus) XX DPRD Jawa Barat, Edi Askari, mengumumkan pada siaran pers Kamis bahwa Kemendagri menekankan perlunya penajaman tugas, penetapan kedudukan, serta tata kerja instansi yang akan terbentuk. Pemerintah provinsi juga diinstruksikan menyelesaikan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) bagi seluruh unit yang akan digabung. "Pada prinsipnya persyaratan teknis penggabungan OPD telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, namun Kemendagri memberi catatan penting terkait penajaman uraian tugas dan penyusunan Anjab-ABK (analisis jabatan-analisis beban kerja," ujar Edi Askari.

Pansus XX menerima catatan tersebut dalam pertemuan konsultasi yang diadakan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Selasa, 13 Oktober 2026. Konsultasi bertujuan memastikan rancangan penataan kelembagaan daerah memiliki dasar hukum yang kuat.

Selain itu, Kemendagri menyampaikan arahan khusus mengenai rencana pembentukan Badan Pengelola Aset dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pemerintah diminta menghindari tumpang tindih wewenang dengan regulasi pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. "Kami bersama akademisi terus menyelaraskan argumen yuridis dan fungsional agar pembentukan badan aset tidak memicu tumpang tindih kewenangan," kata Edi.

Merespons arahan kementerian, Pansus XX menetapkan batas waktu 5 November mendatang untuk menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah. Selanjutnya, rancangan akan menjalani proses harmonisasi bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat serta Kemendagri selama empat belas hari kerja.

Implementasi penataan kelembagaan baru direncanakan dimulai pada tahun 2027 secara bertahap. Tahap awal akan memfokuskan pada tiga hingga empat OPD yang telah siap secara teknis, sebelum diterapkan secara menyeluruh. Pendekatan bertahap diharapkan menjaga stabilitas standar operasional prosedur pelayanan publik selama masa transisi.

Penggabungan OPD yang direncanakan mencakup integrasi Bappeda dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), serta penyatuan Dinas Sumber Daya Air dengan Dinas Bina Marga. Penggabungan lain meliputi Dinas Lingkungan Hidup yang akan digabung dengan unsur Tata Ruang, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil yang akan disatukan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), serta DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana) yang akan digabung dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Sumber: ANTARA News - Jawa Barat