- DPRD Subang mengawasi pelaksanaan 1.372 unit BSPS atau bedah rumah pada 2026
- Pengawasan mencakup ketepatan penerima, monitoring berkala, dan penggunaan anggaran serta material
- Anggota DPRD Subang Fraksi Gerindra Zennieta Frara menekankan keberhasilan program bukan hanya jumlah unit, tetapi manfaat bagi penerima
WartaPurwakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Subang memastikan pengawasan menyeluruh terhadap pelaksanaan 1.372 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah. Penekanan pengawasan meliputi ketepatan penerima manfaat, mutu pembangunan sesuai standar, serta penggunaan anggaran dan material agar tidak menyimpang dari peruntukan.
Zennieta Frara, anggota DPRD Subang dari Fraksi Gerindra, menilai alokasi bantuan dalam jumlah besar menuntut pengawasan serius. Menurutnya, program bagi warga yang membutuhkan tidak cukup diukur dari banyaknya rumah yang diperbaiki, tetapi juga harus memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh penerima.
“Sebagai anggota DPRD Kabupaten Subang, saya memandang bahwa program bantuan rumah tidak layak huni ini merupakan langkah yang sangat baik dan harus kita dukung bersama. Namun, dukungan tersebut harus diiringi dengan pengawasan yang serius agar bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujar Zennieta.
Ia menyebut ada tiga fokus utama pengawasan DPRD. Pertama, memastikan penerima bantuan memenuhi kriteria berdasarkan kondisi rumah dan tingkat kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Kedua, melakukan monitoring secara berkala, mulai dari proses pendataan, pelaksanaan pembangunan, hingga rumah tersebut benar-benar layak dihuni,” katanya.
Fokus ketiga, lanjut Zennieta, penggunaan anggaran dan material bangunan harus sesuai peruntukan. Ia menegaskan tidak boleh ada pungutan liar, pemotongan bantuan, maupun bentuk penyelewengan lain.
DPRD Subang juga akan mendorong koordinasi antara pemerintah daerah, dinas terkait, pemerintah desa, dan pihak pelaksana agar setiap tahapan program dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
“Kami juga akan mendorong koordinasi dengan pemerintah daerah, dinas terkait, pemerintah desa, serta pihak pelaksana agar setiap tahapan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Masyarakat pun harus diberikan ruang untuk menyampaikan pengaduan apabila menemukan kejanggalan dalam pelaksanaan program ini,” tegasnya.
Zennieta menilai keberhasilan program bedah rumah tidak semata-mata dilihat dari jumlah unit yang mendapatkan bantuan. Menurutnya, ukuran yang lebih penting adalah perubahan kondisi kehidupan penerima manfaat setelah rumah diperbaiki.
“Bagi kami, keberhasilan program ini bukan sekadar berapa banyak rumah yang dibangun, tetapi berapa banyak masyarakat yang akhirnya bisa tinggal di rumah yang aman, sehat, dan layak huni,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar program yang ditujukan untuk membantu masyarakat tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan pribadi.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
“Jangan sampai program yang tujuannya membantu rakyat justru dimanfaatkan oleh oknum untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.
DPRD Kabupaten Subang memastikan fungsi pengawasan akan dijalankan secara objektif dan bertanggung jawab agar bantuan pemerintah diterima masyarakat sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat sebagaimana tujuan program.
“Karena itu, kami di DPRD Kabupaten Subang akan menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan bertanggung jawab, demi memastikan bantuan ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
Program BSPS di Kabupaten Subang pada 2026 mendapat alokasi 1.372 unit. Jumlah tersebut meningkat lebih dari lima kali lipat.
Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat