- UU Reforma Agraria disahkan 22 September 2026
- DPW PKB Jabar selenggarakan diskusi 1 Oktober 2026
- Petani diminta petakan 1,7 juta ha prioritas redistribusi
WartaPurwakarta - Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Barat, Syaiful Huda, menegaskan bahwa pengesahan Undang‑Undang Pengaturan Reforma Agraria pada 22 September 2026 oleh DPR RI baru membuka fase awal penataan lahan di Indonesia. Dalam sebuah diskusi publik yang bertajuk “Masa Depan Tanah dan Kesejahteraan Rakyat: Mengawal Implementasi UU Reforma Agraria” pada Kamis, 1 Oktober 2026, Huda mengingat pertemuan dengan para petani yang dilaksanakan setahun sebelumnya, tepatnya pada 30 September 2025, untuk mendorong lahirnya regulasi tersebut.
Ia mengutip pernyataan pada acara itu: “Setahun yang lalu, tepatnya tanggal 30 September, kita juga membuat pertemuan dengan para petani. Waktu itu agendanya adalah mendesakkan agar Undang‑Undang Reforma Agraria dapat segera dibahas dan ditetapkan. Alhamdulillah, pada 22 September lalu sudah disahkan.”
Menurut Huda, tantangan selanjutnya terletak pada pelaksanaan mandat UU yang meliputi pembentukan badan khusus di bawah kendali Presiden untuk mengelola reforma agraria. “Mandatnya cukup banyak. Salah satunya bahwa akan ada badan yang dibentuk dan berada langsung di bawah Presiden, yang akan melaksanakan mandat terkait dengan pengaturan reforma agraria. Jadi, prosesnya masih cukup panjang,” ujarnya.
Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan, Huda menyerukan agar organisasi petani dan kelompok tani segera melakukan pemetaan wilayah yang dianggap prioritas untuk redistribusi tanah. Ia menambahkan, “Kita berharap teman‑teman petani, karena ini sudah menjadi mandat undang‑undang, mulai memetakan titik‑titik mana yang akan menjadi prioritas redistribusi tanah.” Penetapan lokasi tersebut, katanya, harus dilakukan tanpa tekanan atau intimidasi.
Huda juga menginformasikan bahwa sekitar 1,7 juta hektare lahan masuk dalam kategori yang akan menjadi objek reforma agraria, sebagaimana disampaikan dalam forum tersebut. Anggota Fraksi PKB di DPR RI, H. Muhammad Khozin (Gus Khozin), turut menyoroti pentingnya keberadaan lembaga pelaksana reforma agraria yang akan beroperasi di bawah Presiden.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Diskusi tersebut mencerminkan upaya PKB Jawa Barat untuk menjembatani kebijakan nasional dengan realitas lapangan, sekaligus mengajak petani berperan aktif dalam proses penataan kembali kepemilikan tanah.
Sumber: Pojok Satu