Poin Penting
  • Farhan menyatakan tidak pernah memerintahkan sekolah menyelenggarakan PJJ maupun menambah jam pelajaran menjelang aksi unjuk rasa
  • Kepala sekolah dinilai memiliki kewenangan mandiri untuk menjamin keselamatan dan kelancaran kegiatan belajar-mengajar
  • Penambahan jam belajar di sejumlah sekolah dikaitkan dengan persiapan menjelang akhir semester, bukan karena instruksi pemerintah kota

WartaPurwakarta - Beredarnya kabar mengenai rencana aksi unjuk rasa berskala besar di Kota Bandung memunculkan informasi bahwa sejumlah sekolah menerapkan sistem Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) serta memperpanjang waktu belajar hingga sore hari. Farhan merespons isu tersebut dengan menegaskan bahwa dirinya tidak menerima laporan soal penerapan PJJ di sekolah mana pun.

"Saya tidak pernah memberikan perintah hal tersebut, tetapi bagaimanapun juga memang setiap kepala sekolah memiliki kewenangan untuk memastikan keselamatan dan kelancaran proses belajar-mengajar untuk setiap muridnya masing-masing," ujar Farhan di plaza balai kota, Selasa (10/11/2026).

Farhan menambahkan bahwa unjuk rasa merupakan bagian dari kebebasan berekspresi, berpendapat, berserikat, dan berkumpul yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar bagi seluruh rakyat Indonesia. Meski demikian, ia menekankan pentingnya mematuhi aturan main yang berlaku.

"Saya rasa hal ini wajar dalam dunia atau negara demokrasi besar seperti di kita ini," tegasnya.

Soal isu penambahan jam pelajaran sebagai langkah antisipasi terhadap demonstrasi, Farhan juga membantah adanya instruksi dari pihaknya. Ia menjelaskan bahwa memasuki bulan November, dunia pendidikan sedang dalam tahap persiapan menuju akhir semester sehingga wajar apabila beberapa sekolah mengadakan pelajaran tambahan.

"Tidak himbauan itu, jadi kami memang tidak boleh mempolitisir kegiatan belajar-mengajar, ya. Bagi saya, adanya berita tersebut bisa saya katakan sebagai upaya dari setiap sekolah. Enggak semua sekolah, kok. Kan kalau pengerahan mah berarti saya mengeluarkan perintah, "Semua sekolah, pokoknya!" gitu kan," tandasnya.

Farhan menyimpulkan bahwa kemungkinan hanya sebagian kecil sekolah yang mengambil kebijakan tersebut berdasarkan kebutuhan masing-masing institusi.

"Kemungkinan hanya beberapa sekolah saja melakukan kebijakan itu sesuai dengan kepentingan sekolahnya, baik itu untuk kelancaran proses belajar-mengajar maupun untuk keamanan para peserta pendidikan," tutupnya.

Sumber: Pojok Satu