- Forum Alumni BEM Bogor Raya menilai Kabupaten Bogor dalam situasi darurat korupsi dan mendesak KPK bertindak tegas
- KPK sebelumnya telah menggeledah sejumlah instansi di Kabupaten Bogor termasuk Bapenda, BKPSDM, dan Dinas Pendidikan
- FABEM memberikan tenggat 3x24 jam kepada KPK untuk merespons tuntutan mereka
WartaPurwakarta - Kondisi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bogor dinilai sudah memasuki fase darurat korupsi oleh Forum Alumni BEM (FABEM) Bogor Raya. Organisasi tersebut menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menuntaskan penyelidikan atas berbagai dugaan tindak pidana korupsi di wilayah itu dan tidak menunda penetapan tersangka.
Melalui pernyataan sikap resminya, FABEM Bogor Raya menyoroti maraknya praktik korupsi, suap, serta nepotisme yang dinilai telah merusak sistem pemerintahan, menghambat laju pembangunan, dan merampas hak dasar warga Kabupaten Bogor.
Tuntutan ini mencuat setelah KPK RI melaksanakan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penggeledahan terhadap beberapa instansi pemerintah daerah di Kabupaten Bogor. Lembaga yang digeledah meliputi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Dinas Pendidikan. FABEM mempertanyakan sejauh mana perkembangan penanganan perkara tersebut dan menuntut adanya kepastian hukum.
"Penegakan hukum harus berjalan tanpa intervensi maupun perlakuan khusus terhadap pihak tertentu," kata Koordinator Lapangan FABEM Bogor Raya, Yogi Ariananda dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Sabtu, 19 September 2026.
Selain itu, organisasi ini menyerukan agar setiap individu yang terbukti terlibat dalam praktik korupsi diproses secara hukum tanpa terkecuali.
"Usut tuntas seluruh dugaan korupsi di Kabupaten Bogor. Tangkap dan adili para pelaku korupsi sesuai ketentuan hukum. Tolak segala bentuk intervensi politik dalam penanganan kasus korupsi di Kabupaten Bogor. Bongkar jaringan korupsi yang diduga melibatkan pejabat daerah maupun pihak lainnya. Desak KPK segera menetapkan tersangka dalam dugaan kasus korupsi di Kabupaten Bogor serta menolak segala bentuk impunitas," bebernya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
FABEM Bogor Raya turut memberikan batas waktu 3x24 jam kepada KPK untuk menanggapi seluruh tuntutan yang diajukan. Apabila tenggat tersebut berlalu tanpa respons, mereka mengancam akan menggelar aksi lanjutan dengan skala yang lebih masif.
"Bogor Darurat Korupsi. Bersihkan Bogor dari Korupsi. Tolak Impunitas," pungkas Yogi.
Sumber: RMOL