Poin Penting
  • Aksi damai di depan Kantor Pemkab Subang pada 27 Oktober 2026
  • FMSB menuntut PT BYD Auto Indonesia berikan prioritas kepada pekerja Subang dan proses rekrutmen yang terbuka
  • Forum meminta pemerintah daerah menolak atau tidak memperpanjang izin PT Cholyfour Mitra Mandiri karena tidak memenuhi ketentuan tata ruang

WartaPurwakarta - Forum Masyarakat Subang Bersatu (FMSB) mengadakan aksi damai di depan gerbang Kantor Pemerintah Kabupaten Subang pada Selasa, 27 Oktober 2026. Demonstrasi tersebut menyoroti dua isu utama: penyerapan tenaga kerja setempat serta perizinan PT Cholyfour Mitra Mandiri (PT CMM).

Ketua FMSB, Iqbal Maulana, menegaskan bahwa kehadiran investasi di Subang seharusnya memberikan manfaat nyata bagi penduduk lokal, terutama berupa lapangan pekerjaan. Ia menuntut PT BYD Auto Indonesia beserta seluruh mitra dan vendor untuk menempatkan warga Subang sebagai prioritas utama dalam proses perekrutan.

"Penyerapan tenaga kerja lokal harus dilakukan secara signifikan. Masyarakat Kabupaten Subang harus mendapatkan prioritas dan kesempatan yang layak untuk bekerja di daerahnya sendiri. Kami juga meminta PT BYD Auto Indonesia beserta seluruh mitra dan vendor membuka proses rekrutmen secara transparan," ujar Iqbal.

Menurutnya, keterbukaan informasi tentang lowongan, persyaratan, kualifikasi, dan mekanisme seleksi harus dapat diakses oleh pencari kerja di wilayah tersebut, sehingga mereka memiliki peluang bersaing secara adil. Iqbal menambah, perusahaan tidak hanya harus membuka lowongan secara formal, melainkan memastikan bahwa data tersebut sampai kepada warga yang membutuhkan.

"Jangan sampai masyarakat Subang hanya menjadi penonton di tengah pesatnya perkembangan industri di daerahnya sendiri. Kami ingin kesempatan kerja benar-benar terbuka bagi warga lokal, dengan proses yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.

FMSB juga menyoroti peran pemerintah daerah dalam memediasi antara pelaku industri, mitra usaha, dan masyarakat. Iqbal menilai, selain menarik investasi, pemerintah harus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap dampak sosial, termasuk penciptaan lapangan kerja bagi penduduk Kabupaten Subang.

Selain isu tenaga kerja, forum menuntut pemerintah Kabupaten Subang dan dinas terkait untuk bersikap tegas terhadap perizinan PT CMM. Iqbal meminta agar izin usaha tidak dikeluarkan atau diperpanjang bila lokasi perusahaan tidak sesuai dengan zona yang diperuntukkan bagi penampungan atau pengelolaan limbah.

"Kalau lokasinya bukan zona yang diperuntukkan bagi kegiatan penampungan atau pengelolaan limbah, jangan keluarkan izinnya! Pemerintah harus berdiri tegak di atas aturan, bukan malah membuka jalan bagi kegiatan usaha yang berpotensi bertentangan dengan ketentuan tata ruang dan perlindungan," kata Iqbal.

FMSB menutup aksi dengan harapan pemerintah daerah akan menindaklanjuti kedua tuntutan tersebut secara serius, demi kepentingan masyarakat Subang dan kelancaran pembangunan industri yang berkelanjutan.

Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat