Poin Penting
  • Forum menggabungkan pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan komunitas pengelola layanan
  • Komitmen akan dijadikan regulasi dan alokasi anggaran 2027
  • Forum berpotensi menghidupkan kembali Pokja PKP yang sempat tidak aktif

WartaPurwakarta - Multi Stakeholder Forum (MSF) WASH Kabupaten Karawang dilangsungkan pada Selasa, 3 November 2026, mempertemukan perwakilan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, serta kelompok pengelola layanan berbasis komunitas. Forum tersebut diinisiasi oleh Koalisi Prima WASH bersama Forum CSO WASH Karawang dengan tujuan menciptakan ruang dialog yang dapat memicu tindakan konkret di lapangan.

Menurut perwakilan Perkumpulan Inisiatif, Pius Widiat Moko, pertemuan ini dimaksudkan menjadi sarana untuk menyalurkan permasalahan yang dihadapi warga terkait penyediaan air minum, sanitasi, dan pengelolaan sampah. “Harapannya, komitmen‑komitmen yang sudah dihasilkan bisa direalisasikan di lapangan, bukan hanya berhenti di ruangan ini. Itu yang menjadi tujuan dari MSF ini,” ujarnya pada Selasa (3/11).

Pius menyoroti bahwa Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) serta Forum PKP di lingkungan pemerintah daerah tampaknya tidak lagi beroperasi secara aktif. Ia menilai, “Kalau memang benar saat ini vakum, MSF ini bisa menjadi langkah awal untuk mereaktivasi kembali Pokja dan Forum PKP,” katanya.

Dalam penjelasannya, Pius menekankan dua bidang tindak lanjut utama. Pada tingkat komunitas, ia berjanji mengawal keluhan warga, termasuk masalah koordinasi antara Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (KPSPAM) dengan otoritas setempat, serta memastikan komitmen penyediaan air bersih terpenuhi. Sementara dari sisi kebijakan, ia mengusulkan pemerintah daerah menyusun regulasi yang memperkuat peran komunitas dalam mengelola air, sanitasi, dan sampah.

“Inisiatif masyarakat harus ditangkap pemerintah dalam bentuk pengaturan. Jangan sampai apa yang sudah dilakukan warga dilepaskan begitu saja. Forum ini ingin menyambungkan apa yang sudah diinisiasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah yang bisa mengakomodasi peran komunitas,” tegasnya.

Pius menambahkan bahwa keberhasilan forum tidak hanya diukur dari terbentuknya kebijakan, melainkan dari dampak kebijakan tersebut terhadap peningkatan kualitas layanan dan kesejahteraan penduduk. Salah satu indikator yang akan dipantau adalah alokasi anggaran pemerintah daerah untuk sektor sanitasi dan pengelolaan sampah dalam perencanaan anggaran tahun 2027 dan seterusnya.

Sumber: Radar Karawang - Feed Utama