- Fraksi PPP DPRD Jabar meminta produsen kemasan plastik ikut menanggung biaya pengelolaan sampah melalui skema kemitraan
- Pengawasan ketat ditekankan untuk pengolahan limbah berisiko tinggi seperti B3 dan limbah elektronik
- Pemprov Jabar didesak mempermudah birokrasi bagi kegiatan pemilahan sampah mandiri oleh warga
WartaPurwakarta - Dunia usaha, terutama kalangan produsen kemasan berbahan plastik, didesak mengambil andil nyata dalam pendanaan penanganan sampah di Jawa Barat. Keterlibatan sektor industri tersebut dipandang penting agar beban finansial tidak terus bertumpu pada kas daerah dan kantong masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPRD Jawa Barat, Uden Dida Efendi, dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat di Kota Bandung pada Jumat (9/10). Pandangan fraksi ini dirilis sebagai tanggapan resmi terhadap pandangan gubernur mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Komunitas dalam Pengelolaan Sampah.
Uden menggarisbawahi perlunya tanggung jawab yang terstruktur dan terukur dari para pembuat kemasan plastik lewat pola kemitraan yang transparan. Pada saat yang sama, ia menyoroti aspek keselamatan lingkungan pada penanganan limbah tertentu.
"Kami juga mendesak agar regulasi yang baru ini, mengatur pengawasan ketat terhadap kegiatan pengolahan sampah berisiko tinggi. Pengolahan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, limbah elektronik, serta puing bangunan, wajib memenuhi standar perizinan teknis yang ketat," ujar Uden.
Menurut penilaian F-PPP, imbas persoalan sampah di wilayah Jawa Barat telah merambah banyak ranah, mulai dari kesehatan warga, perputaran ekonomi, tata pamong, hingga masa depan kelestarian daerah. Oleh sebab itu, kontribusi dana dari korporasi dinilai menjadi kunci vital untuk memperkuat perputaran ekonomi sirkular.
Terkait permodalan maupun dana hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), fraksi tersebut menyarankan agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikannya secara ketat dengan mengacu pada tolok ukur kinerja. Fasilitas anggaran daerah diprioritaskan bagi entitas yang benar-benar berhasil memangkas timbulan sampah langsung dari sumbernya.
Selain masalah pendanaan, F-PPP memandang kejelasan tapal batas kewenangan antara pemprov dengan pemerintah kabupaten atau kota harus dipertegas. Pemprov Jabar diharapkan bertindak sebagai pengarah utama perancangan sistem penanganan sampah terpadu yang menghubungkan antardaerah.
Di sisi lain, masyarakat penggerak lingkungan dinilai perlu diposisikan sebagai rekan kerja strategis pemerintah, bukan sekadar objek kebijakan.
"Komunitas perlu memperoleh kepastian hak atas pengakuan administratif, pembinaan, fasilitasi sarana prasarana, serta pengembangan kapasitas," katanya.
Regulasi daerah yang tengah digodok ini ditargetkan sanggup mewujudkan mata rantai pengolahan sampah yang efektif sejak hulu demi menekan volume buangan ke tempat pemrosesan akhir.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
"Raperda ini diharapkan bukan sekadar memberikan pengakuan administratif kepada komunitas, tetapi juga membangun ekosistem pengelolaan sampah dari hulu yang benar-benar mampu mengurangi timbulan sampah," ucap Uden Dida Efendi.
F-PPP mengingatkan aparat pemerintah daerah untuk tidak menyulitkan inisiatif penanganan skala rumah tangga yang memiliki dampak risiko minimal.
"Seperti edukasi, pemilahan sampah, dan pengomposan rumah tangga oleh warga, jangan dibebani prosedur birokrasi yang rumit," katanya.
Sumber: ANTARA News - Jawa Barat