Poin Penting
  • Pemkot Banjar berencana menata kabel udara ke jaringan bawah tanah sepanjang 28.000 meter di 15 ruas jalan
  • Kebutuhan investasi skema KPBU ditaksir mencapai Rp21,7 miliar dengan melibatkan 18 operator telekomunikasi
  • Pemda setempat tengah mematangkan regulasi dan berencana berkonsultasi ke Kementerian Komdigi serta Kemendagri

WartaPurwakarta - Pemerintah Kota Banjar, Jawa Barat, mulai mematangkan rencana pemindahan jalur kabel udara ke sistem bawah tanah atau ducting guna mengatasi kesemrawutan jaringan utilitas. Proyek penataan infrastruktur telekomunikasi yang dirancang lewat skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) tersebut ditaksir memerlukan investasi sebesar Rp21,7 miliar.

Rencana tersebut dipaparkan dalam forum sosialisasi KPBU ducting yang diselenggarakan di Pendopo Kota Banjar, Rabu (23/9/2026). Dalam pemaparan bersama PT Lintas Satu Visi dan jajaran pemangku kepentingan daerah, penertiban kabel diproyeksikan menyasar 15 ruas jalan dengan bentangan jaringan mencapai sekitar 28.000 meter.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Banjar, Asep Mulyana, membenarkan sasaran pembenahan kabel udara tersebut. Saat ini, pemerintah daerah berfokus mematangkan aspek legalitas agar skema kerja sama memiliki pijakan regulasi yang kuat.

"Kita secepatnya juga akan melakukan konsultasi ke Kementerian Komdigi dan Kementerian Dalam Negeri terkait KPBU ini. Karena dampaknya sangat panjang," ungkap Asep Mulyana.

Asep menguraikan, survei lapangan yang dilakukan investor mencatat ada 18 perusahaan penyedia layanan yang memanfaatkan jalur kabel udara di 15 ruas jalan target penataan. Estimasi pembiayaan juga telah diperhitungkan secara terperinci.

"Konsep KPBU ini dengan nilai investasi kurang lebih tadi Rp21,7 miliar. Potensi yang ada di Kota Banjar kurang lebih hanya 15 ruas jalan dan 18 operator," ujarnya.

Masa kemitraan proyek tersebut dirancang berjalan sekitar 10 tahun. Mengingat periode pengembalian modal yang cukup panjang, Asep menekankan perlunya kehati-hatian serta penyusunan peraturan daerah (perda) sebagai landasan utama operasional.

"Nah 10 tahun masa pengembalian nilai investasi ini bukan waktu yang sebentar. Kita butuh kehati-hatian dan dasar hukumnya Perda-nya ini yang lagi kita siapkan," tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur PT Lintas Satu Visi, Ahmad Taufik Hidayat, menyodorkan data survei penentuan jalur prioritas sekaligus gambaran model investasi yang akan dijalankan bersama pemerintah daerah. Pihaknya kini menunggu kesiapan kajian dan payung hukum dari pihak eksekutif Kota Banjar sebelum implementasi fisik dimulai.

"Nah, ini nanti mungkin akan ada kajian dulu secara internal dari pihak Pemda terkait. Kami masih menunggu bentuk kajian kerja sama dari pihak pemerintah daerah," katanya.

Sumber: Harapan Rakyat