Poin Penting
  • Sebanyak lebih dari 2.311 ASN Pemkot Bandung mengikuti uji kompetensi digital bersama BKN
  • Sekda Kota Bandung menekankan tiga pilar utama berupa literasi, keahlian, dan kepemimpinan digital
  • KemenPANRB menggelar uji publik regulasi demi mencapai target 50 persen aparatur cakap digital pada 2025

WartaPurwakarta - Sebanyak lebih dari 2.311 aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Bandung menjalani pemetaan kompetensi teknologi melalui asesmen yang diselenggarakan bersama Badan Kepegawaian Negara. Langkah ini diambil guna mencetak birokrasi yang lincah, berdaya guna, serta cepat tanggap terhadap ekspektasi masyarakat melalui penguatan budaya kerja digital.

Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, menegaskan bahwa peralihan menuju tata kelola pemerintahan digital tidak semata-mata bertumpu pada penyediaan infrastruktur teknologi. Hal yang paling krusial justru menyangkut perombakan cara berpikir aparatur, pembaruan metode kerja, serta peningkatan mutu layanan kepada warga.

Aparatur dituntut memiliki kecakapan mengelola data secara aman, menjaga kerahasiaan informasi, serta menelurkan beragam pembaruan yang memangkas kerumitan administrasi.

“Teknologi harus dipermudah, birokrasi harus dan ASN harus terus meningkatkan kapasitasnya,” ujarnya saat Diskusi Uji Publik Rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Kompetensi Digital ASN dan Budaya Digital di Lingkungan Instansi Pemerintah, di Auditorium Balai Kota Bandung, Selasa, 3 November 2026.

Iskandar menjelaskan, data hasil penilaian bersama BKN tersebut dimanfaatkan sebagai landasan mendeteksi ketimpangan keahlian di kalangan pegawai. Berbekal data itu, strategi pengembangan sumber daya manusia dapat dieksekusi secara lebih tepat dan terukur.

Dalam penerapannya, Pemkot Bandung mengedepankan tiga pilar pengembangan, yaitu literasi digital, kemahiran teknis digital, dan kepemimpinan digital. Keterpaduan ketiga aspek ini dirancang untuk melahirkan aparatur yang kritis, bertanggung jawab dalam berselancar di ranah digital, serta mampu menjadi motor penggerak reformasi birokrasi.

Fasilitas pendukung seperti Bandung Learning Center dan Assessment Center dikerahkan penuh untuk menopang program tersebut, berdampingan dengan pelatihan berkala, lokakarya internasional, hingga pertukaran praktik kerja unggulan antarinstansi.

Iskandar mengingatkan agar pemahaman digital tidak sebatas berorientasi pada kepemilikan sertifikat kelulusan, melainkan harus tercermin langsung dalam perbaikan tata kelola birokrasi sehari-hari.

“Masyarakat tidak menilai pemerintah dari seberapa canggih teknologi yang dimiliki, tetapi dari bagaimana sistem itu mudah, cepat, dan pasti dalam pelayanan yang mereka terima,” tuturnya.

Pada forum yang sama, Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kementerian PANRB, Tri Atmojo Sejati, memaparkan bahwa uji publik draf regulasi menteri bertujuan menyerap masukan substantif dari berbagai pihak sebelum peraturan disahkan. Tahapan ini diperlukan agar kebijakan baru tersebut benar-benar dapat diimplementasikan sesuai kondisi nyata pegawai di instansi pusat maupun daerah.

Tri menambahkan, aturan yang sedang digodok ini merupakan tindak lanjut dari mandat RPJMN 2025-2029 terkait percepatan kecakapan digital aparatur. Pemerintah menargetkan sedikitnya 50 persen ASN sudah memiliki kualifikasi kompetensi digital yang optimal pada tahun 2025, dengan mekanisme pengukuran kemampuan yang dijalankan berbasis sistem digital.

Sumber: Pojok Satu