Poin Penting
  • Bawaslu dan Kejati Jabar mempererat sinergi Sentra Gakkumdu menjelang tahapan Pemilu 2029 yang diproyeksikan mulai bergulir pada 2027
  • Penanganan politik uang dan evaluasi revisi UU Pemilu menjadi fokus utama pembahasan kedua lembaga
  • Kejati Jabar memberlakukan sistem kerja on-call dan piket berkala agar jaksa dapat menangani pidana pemilu secara sigap tanpa mengganggu persidangan reguler

WartaPurwakarta - Efektivitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) terus dimatangkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Barat bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat demi menyongsong agenda Pemilu 2029. Sinergi ini sekaligus difokuskan untuk merumuskan usulan revisi terhadap Undang-Undang Pemilu.

Saat dimintai keterangan di Bandung pada Selasa, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat Zacky Muhammad Zam Zam mengungkapkan bahwa pembahasan mendalam mengenai langkah pencegahan ini dilakukan lewat forum audiensi antarlembaga. Agenda tersebut menyasar keselarasan tugas para jaksa di tingkat kabupaten maupun kota se-Jawa Barat, terutama dalam menghadapi potensi perkara tindak pidana pemilu semisal politik uang. Terlebih lagi, proses tahapan Pemilu 2029 diperkirakan telah dimulai sejak 2027.

"Persiapan matang yang berlandaskan pada regulasi terbaru menjadi hal mendasar. Salah satu isu utama yang digarisbawahi adalah penanganan praktik politik uang (money politics) yang dinilai masih memerlukan penanganan intensif serta kolaborasi hukum yang solid," kata Zacky Muhammad Zam Zam.

Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jabar Syaiful Bachri menyodorkan sejumlah poin koreksi dari pesta demokrasi terdahulu guna memperkaya materi perubahan UU Pemilu. Catatan mendesak itu mencakup penyelarasan aturan pidana pemilu dengan ketentuan hukum acara terkini, penguatan hubungan antarlembaga terkait efektivitas penindakan serta alokasi durasi penyidikan, hingga optimalisasi kerja sama teknis antara pengawas pemilu, jaksa, dan kepolisian di Sentra Gakkumdu.

Menanggapi inisiatif tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Mohammad Teguh Darmawan menyambut baik konsolidasi instrumen hukum yang dimulai lebih awal untuk mengawal jalannya demokrasi di Jawa Barat. Pihak kejaksaan menyiapkan strategi khusus mengingat padatnya agenda persidangan perkara pidana umum yang harus ditangani jajarannya.

"Kejati Jabar menerapkan skema fleksibel melalui mekanisme on-call dan pengaturan jadwal piket secara berkala agar penanganan kasus pemilu tetap direspon dengan cepat tanpa mengganggu tugas peradilan lainnya," ujar Mohammad Teguh Darmawan.

Kedua instansi tersebut bersepakat menjaga jalur komunikasi berkala ke depan. Komitmen bersama ini meliputi kajian penempatan personel kejaksaan di Sentra Gakkumdu serta penyusunan rekomendasi perbaikan hukum pidana kepemiluan guna menunjang terlaksananya Pemilu 2029 yang jujur, adil, dan berintegritas di Jawa Barat.

Sumber: ANTARA News - Jawa Barat