Poin Penting
  • Pertemuan informal Wali Kota Bandung dan Sekda Jabar menyepakati kolaborasi penanganan sampah hingga penertiban bangunan liar
  • Sekitar 4.800 titik komposter pit disiapkan di tiap RW untuk mengolah sampah organik langsung dari hulu
  • Penataan PKL dan bangunan tanpa izin difokuskan melalui pendekatan pemberdayaan KUKM tanpa tindakan represif

WartaPurwakarta - Sinergi lintas wilayah antara Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat kian diperkuat demi menyelesaikan aneka persoalan lingkungan serta penataan ruang. Isu penanganan sampah, penanggulangan banjir, hingga penertiban bangunan liar di kawasan perbatasan dibahas langsung oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan bersama Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat dalam pertemuan informal pada Kamis lalu.

Farhan menggarisbawahi bahwa persoalan perkotaan tidak mungkin dituntaskan secara mandiri oleh Pemkot Bandung tanpa koordinasi dengan pemerintah provinsi, khususnya di kawasan perbatasan kota. Pola penataan yang diambil mengedepankan pendekatan persuasif serta pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi pedagang kaki lima (PKL) dan pemilik bangunan liar.

"Saya kan dalam tiga hari terakhir ini di Cibiru terus. Nah, Cibiru kan daerah perbatasan yang lumayan banyak. Nah, ini makanya ketika Pak Sekda Provinsi ada waktu, langsung saya diundang hari ini ngobrol banyak tentang beberapa hal, ya, strategi-strategi yang sifatnya nonformal. Pendekatan kepada tokoh, bahasa yang akan digunakan, narasi apa yang akan digunakan. Contohnya untuk bangli dan PKL, narasinya adalah penataan dan penertiban. Tidak boleh ada kata-kata represif. Nah, untuk menghindari kata-kata represif ini, maka harus ada pemberdayaan," tegas Farhan.

Dorongan pemberdayaan tersebut, menurut Farhan, perlu dimotori oleh penguatan sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM), baik yang dikelola pemprov, pemkot, maupun pihak swasta yang selama ini belum dioptimalkan. Ia juga menegaskan bahwa arah kebijakan kota dan provinsi tetap berjalan selaras.

"Kalau penataan dan penertiban akan jalan terus sesuai dengan semangat yang telah dicontohkan oleh Pak Gubernur. Nah, sementara itu juga, dengan demikian sebetulnya, pesan yang mau disampaikan juga bahwa tidak ada dikotomi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kota, antara gubernur dengan wali kota. Semuanya sejalan dan sinkron, gitu," paparnya.

Mengenai penanganan sampah, Farhan menekankan keharusan menuntaskan pengolahan seratus persen sejak dari hulu demi menekan volume buangan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Keberadaan petugas Gaslah yang bertugas mengedukasi warga saat ini baru dapat menangani sampah organik maksimal 70 ton per hari, sehingga kapasitasnya masih perlu ditingkatkan. Sekda Jabar pun menginisiasi pelibatan kalangan perguruan tinggi agar mahasiswa turut membantu pemilahan sampah lewat program kuliah kerja nyata.

"Itu sudah mulai berjalan. Percobaan di Arcamanik berhasil dengan sangat baik, maka kita akan replikasi di beberapa tempat lain. Nah, program yang lain juga tentunya kita kan akan meluncurkan program pembangunan komposter pit. Komposter pit ini adalah sebuah kompos, kotak kompos, yang ukurannya 1 x 1 meter lebar panjang, sedangkan kedalamannya 2 meter," paparnya.

Kotak komposter berdimensi 1 x 1 meter dengan kedalaman dua meter tersebut rencananya dibangun sebanyak tiga unit di setiap rukun warga, sehingga totalnya mencapai sekitar 4.800 titik di seluruh wilayah Kota Bandung. Fasilitas ini akan menampung pemilahan sampah organik yang dibantu tim Gaslah dan mahasiswa, dengan sasaran pemangkasan beban TPA hingga 20 persen, atau setara 120 sampai 150 ton dari total 600 ton sampah organik harian.

Sumber: Pojok Satu