Poin Penting
  • Pemkot Bogor dan Danone Indonesia berencana mendirikan sentra kuliner berkapasitas 104 PKL di Jalan Kasintu
  • Sebanyak tujuh sentra kuliner telah dibangun di Kota Bogor tanpa menggunakan alokasi dana APBD
  • Kementerian UMKM menilai kolaborasi lintas sektor di Bogor sebagai contoh praktik terbaik pembinaan usaha mikro

WartaPurwakarta - Upaya menaikkan kelas pedagang kaki lima (PKL) menjadi pelaku usaha resmi dan berdaya terus digencarkan Pemerintah Kota Bogor melalui kemitraan strategis dengan sektor industri. Penguatan kolaborasi tersebut ditegaskan dalam perhelatan Damping UMKM Awards 2026 yang berlangsung di Botani Square, Sabtu, 14 November 2026.

Walikota Bogor Dedie A. Rachim menyatakan bahwa penanganan PKL sebagai entitas usaha mikro masih menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kalangan korporasi.

"Sebetulnya dalam kehidupan kita sehari-hari, PKL itu bagian dari yang namanya UMKM ya. Hanya saja memang ini PR kita bersama. PR baik di pemerintah pusat, PR di pemerintah daerah, maupun di industri," ujar Dedie.

Selama ini, tujuh sentra kuliner telah berhasil didirikan di Kota Bogor tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dedie menekankan bahwa langkah ini bukan semata-mata menyediakan ruang dagang, melainkan bentuk pemuliaan martabat para pelaku usaha kecil.

"Tujuannya bukan membangun zona PKL, tetapi kita mengangkat marwah para pelaku usaha PKL tadi, yang tadinya berada di area ilegal menjadi legal," kata Dedie.

Sebagai wujud konkret kerja sama dengan pihak swasta, kawasan Taman Hilang di Jalan Kasintu diproyeksikan menjadi lokasi pembangunan pusat kuliner anyar bersama Danone Indonesia. Tempat tersebut nantinya disiapkan untuk memfasilitasi sekitar 104 pedagang.

"Insya Allah kita akan punya satu sentra kuliner baru di Kota Bogor, di area Taman Hilang, tepatnya di Jalan Kasintu, yang akan mewadahi kurang lebih 104 PKL. Jadi terima kasih. Tepuk tangan untuk Danone," ucapnya.

Dedie turut menantang Danone Indonesia agar menambah portofolio sentra binaannya guna menyamai perusahaan swasta lain yang sudah berkontribusi lebih dulu.

"Mayora sudah 5, Danone baru dua. Ya saya mau tiga lagi Pak, supaya sama dengan Mayora-nya," katanya.

Penyediaan sarana yang memadai dipandang mendesak lantaran pola kerja harian PKL saat ini dinilai menguras tenaga secara berlebihan.

"PKL itu mereka bekerja sampai larut malam. Kemudian juga mereka harus gotong-gotong peralatan dan sebagainya. Saya pikir cukup Pak, cukup sampai di sini. Jadi jangan diteruskan lagi model pekerjaan seperti itu. Terlalu berat buat mereka," tegasnya.

Dukungan terhadap langkah Pemkot Bogor datang dari Kementerian UMKM. Asisten Deputi Inkubasi dan Digitalisasi Kementerian UMKM Ima Rahmania mengapresiasi sinergi antara pemerintah daerah, universitas, dan korporasi di Bogor yang dinilainya layak menjadi model percontohan nasional.

"Jadi memang ini contoh best practice yang sudah berjalan dan sudah dibuktikan baik. Harapannya tentu bisa banyak menginspirasi dan memotivasi UMKM dan industri lain pun juga terdorong untuk ada kolaborasi seperti ini," kata Ima.

Dari kalangan industri, Public Affairs dan Sustainability Director Danone Indonesia Karyanto Wibowo menyatakan kesiapan perusahaannya untuk menyokong pengembangan sentra kuliner sesuai arahan Pemkot Bogor. Tercatat melalui program TAMPIL, Danone telah menyalurkan pendampingan kepada sekitar 840 pelaku UMKM di kawasan Kota Bogor.

Sumber: Bogor Daily - Jawa Barat