Poin Penting
  • Polres Garut menerjunkan sekitar 110 personel dalam Operasi Patuh Lodaya 2026 hingga 8 November 2026
  • Pengawasan dipusatkan pada titik rawan kecelakaan termasuk jalur nasional Limbangan Malangbong
  • Penindakan menyasar pelanggaran kelengkapan berkendara hingga knalpot tidak standar pabrikan

WartaPurwakarta - Sebanyak 110 personel diterjunkan Kepolisian Resor Garut guna menyisir berbagai rute jalan dalam rangka menindak pelanggaran aturan berkendara pada Operasi Patuh Lodaya 2026 di wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat.

"Polres Garut ada kurang lebih 110 personel yang dilibatkan, tujuannya adalah untuk menjelang di operasi Natal, tentunya kita ingin meningkatkan kesadaran yang sudah ada untuk kita tumbuhkan kembali," kata Kepala Kepolisian Resor Garut AKBP Niko N. Adi Putra saat gelar pasukan Operasi Patuh Lodaya 2026 di Garut, Senin.

Pelaksanaan Operasi Patuh Lodaya tersebut dijadwalkan bergulir hingga 8 November 2026. Agenda ini digelar sebagai langkah pemeliharaan keamanan dan ketertiban jalur lalu lintas sebelum memasuki Operasi Lilin untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru.

Mengusung tema Polisi Bersama Masyarakat Mewujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman, dan Berkeselamatan, aparat memadukan pendekatan humanis dengan tindakan hukum yang tegas demi menekan angka fatalitas serta risiko kecelakaan di jalan raya.

"Kalau mereka sadar, bisa mengurangi dari pencapaian tadi (sadar), kami sampaikan di dalam amanat, capaian 2024 dengan 2025, alhamdulillah menurun tingkat fatalitas kecelakaan, dan menurunnya tingkat kecelakaan," katanya.

Sasaran pemeriksaan ditujukan kepada para pengendara di ruas jalan kabupaten, provinsi, sampai jalur nasional. Pengawasan ekstra diarahkan pada zona rawan insiden kecelakaan, salah satunya perlintasan nasional Limbangan Malangbong, di samping puluhan titik rawan lain di jalan provinsi dan kabupaten.

"Dari beberapa kejadian tersebut sudah ada beberapa penanggulangan, dan beberapa 'black spot' itu adalah lokasi yang rawan kecelakaan, tentunya menjadi sasaran utama," katanya.

Bentuk pelanggaran yang disasar aparat meliputi penerobosan rambu lalu lintas, pengendara motor tanpa helm, ketiadaan dokumen berkendara, hingga pengabaian sabuk keselamatan bagi pengemudi mobil.

Selain itu, penertiban knalpot bising yang melanggar standar pabrikan ikut menjadi prioritas petugas di lapangan karena dinilai mengusik ketenteraman masyarakat dan berpotensi memicu konflik sosial.

"Karena itu juga menjadi mengganggu ya, mengganggu dan bisa beberapa menimbulkan kejahatan, ada orang yang tersinggung karena knalpot 'brong', ada orang yang tersinggung akhirnya terjadi perkelahian," katanya.

Sumber: ANTARA News - Jawa Barat