Poin Penting
  • Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai predikat UHC Prioritas Kabupaten Bekasi sebagai langkah konkret jaminan kesehatan warga melalui BPJS
  • Pemprov Jawa Barat dan pemerintah kabupaten/kota telah menandatangani MoU dengan seluruh rumah sakit untuk menjamin pengobatan warga tanpa batas biaya
  • UHC Prioritas Kabupaten Bekasi resmi diluncurkan pada tahun 2026 sebagai bentuk perluasan perlindungan kesehatan masyarakat

WartaPurwakarta - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan penilaian positif atas capaian Pemerintah Kabupaten Bekasi yang berhasil meraih predikat Universal Health Coverage (UHC) Prioritas. Menurutnya, pencapaian itu merupakan wujud nyata dari upaya memastikan seluruh warga mendapatkan akses layanan kesehatan tanpa hambatan pembiayaan melalui skema kepesertaan BPJS Kesehatan.

"Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang menanggung pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat merupakan langkah konkret untuk memastikan warga mendapatkan akses pengobatan tanpa terkendala biaya," kata Dedi di Cikarang, Jumat.

Dedi menjelaskan, program tersebut merupakan implementasi dari penguatan kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah kabupaten dan kota dalam memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

"Ini menyempurnakan MoU yang dibuat antara gubernur, bupati dan wali kota untuk memberikan jaminan warga Jawa Barat berobat dengan hanya menggunakan KTP di 86 rumah sakit. Bekasi mengkonkretkan lagi bukan hanya menggunakan KTP tapi seluruh warganya sudah dijamin melalui BPJS yang dibayarkan Pemerintah Kabupaten Bekasi," katanya.

Lebih jauh, Dedi menegaskan bahwa kepesertaan BPJS Kesehatan saja tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan medis warga. Pemerintah, kata dia, perlu hadir menutup celah pembiayaan yang tidak terjangkau oleh skema BPJS.

"Tidak semua BPJS cover pengobatan warga. Ada jenis-jenis yang tidak bisa, ada batasan yang tidak bisa ter-cover. Itulah makna Pemprov Jawa Barat bersama pemerintah kabupaten serta kota menandatangani kesepakatan dengan seluruh rumah sakit. Artinya, pemerintah memberikan jaminan pengobatan tanpa limit biaya," jelasnya.

Kesepakatan dengan rumah sakit itu, menurut Dedi, mencerminkan prinsip kehadiran negara yang tidak boleh dibatasi oleh keterbatasan anggaran semata.

"Negara hanya hadir dengan batasan. Negara tidak boleh hadir dalam batasan. Negara harus hadir dalam ketidakterbatasan layanan. Itu prinsip. Untuk itu kita mencoba menerjemahkan prinsip tersebut dalam MoU," katanya.

Dedi juga mengingatkan bahwa dukungan pemerintah perlu melampaui tindakan medis semata. Pasien yang menjalani perawatan berkelanjutan seperti kemoterapi atau cuci darah memerlukan perhatian tambahan, mengingat kondisi tersebut berdampak langsung pada kemampuan mereka bekerja dan memperoleh penghasilan.

Di sisi lain, Dedi mengajak masyarakat untuk membangun kesadaran menjaga kesehatan secara mandiri melalui penerapan pola hidup sehat.

"Yang menjamin kesehatan itu sebenarnya bukan negara tapi diri kita sendiri. Orang sehat itu karena dirinya mampu menjaga makanan, pola tidur, pola minum dan menjaga pikiran serta hatinya untuk tidak setiap hari penuh kebencian," katanya.

Peluncuran UHC Prioritas Kabupaten Bekasi pada 2026 menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperluas cakupan perlindungan kesehatan, sehingga akses layanan medis semakin terbuka luas bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sumber: ANTARA News - Jawa Barat