- Proyek pusat data AI BDx di Jatiluhur dihentikan karena belum ada AMDAL
- Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan tidak akan mengganggu pasokan air warga, alokasi air untuk fasilitas diperkirakan 400 liter/detik
- Pemerintah Kabupaten Purwakarta berwenang mengeluarkan AMDAL, dengan dukungan akademisi UI
WartaPurwakarta - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengumumkan bahwa pembangunan pusat data kecerdasan buatan milik BDx di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, harus dihentikan sementara. Keputusan tersebut diambil setelah ia melakukan inspeksi mendadak pada 28 Juli 2026 untuk memeriksa kelengkapan perizinan proyek.
Meskipun pengembang telah memperoleh Izin Penanaman Modal (IPM) melalui sistem OSS, dokumen lingkungan seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) belum selesai. Keterlambatan penyampaian berkas teknis oleh konsultan memaksa pihak berwenang menutup secara fisik area konstruksi.
“Kunjungan saya bertujuan menguji kepatuhan izin. Tiga bulan lalu dijawab sedang diproses, tetapi karena hingga kini tak kunjung selesai, proyek terpaksa disetop,” ujar Dedi Mulyadi dalam konferensi pers di Bandung pada Jumat (2/10/2026).
Mengenai kekhawatiran warga terkait pasokan air, gubernur menegaskan bahwa operasi pusat data tidak akan mengurangi alokasi air untuk irigasi maupun kebutuhan rumah tangga. Berdasarkan perhitungan bersama Perum Jasa Tirta dan PDAM Purwakarta, total aliran air baku daerah mencapai 3.000 liter per detik. Saat ini, pemukiman menggunakan 380 liter per detik (sekitar 11 %). Pusat data diperkirakan membutuhkan 400 liter per detik, yang hanya menyerap 14 % dari sisa kuota yang tersedia.
Kerjasama ini diproyeksikan dapat menyuntikkan dana hingga Rp750 miliar ke PDAM Purwakarta untuk memperbaiki jaringan pipa. Pemerintah Provinsi menugaskan tim penilai lingkungan yang dipimpin akademisi Universitas Indonesia untuk memastikan independensi proses penilaian.
Dedi Mulyadi menambahkan bahwa wewenang penuh dalam penerbitan AMDAL berada di tangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, bukan Provinsi. Ia menegaskan posisi netral pemerintah provinsi dan berjanji akan menghormati setiap rekomendasi ilmiah yang dihasilkan tim teknis.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
“Penanaman modal tidak boleh mengorbankan hak dasar masyarakat lokal atas akses air bersih,” tegasnya.
(Reuters/HR)
Sumber: Harapan Rakyat