Poin Penting
  • TPT Kabupaten Bekasi per Agustus 2025 tercatat 8,78 persen atau 145.620 orang, tertinggi se-Jawa Barat
  • Praktik percaloan memaksa calon pekerja mengeluarkan Rp 5 juta hingga Rp 15 juta untuk posisi kontrak
  • Pemprov Jabar mendorong perbaikan sistem rekrutmen dari hulu ke hilir termasuk fokus ulang program Kartu Prakerja

WartaPurwakarta - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengkritik rendahnya keterbukaan perusahaan dalam menyebarkan informasi peluang kerja, khususnya di wilayah Kabupaten Bekasi yang justru menjadi salah satu sentra industri terbesar di provinsi tersebut.

Meskipun investasi mengalir deras ke Kabupaten Bekasi dengan sekitar 9.100 perusahaan skala menengah dan besar beroperasi di sana, warga setempat masih sulit mengakses lapangan pekerjaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bekasi pada Agustus 2025 tercatat sebesar 8,78 persen, yang berarti sekitar 145.620 orang menganggur. Angka tersebut merupakan yang paling tinggi di antara seluruh kabupaten dan kota se-Jawa Barat.

Dedi menilai laju pertumbuhan investasi di Jawa Barat belum sejalan dengan terbukanya kesempatan kerja bagi penduduk lokal. "Tiap tahun investasi deras, pertumbuhan serta perkembangan industri cepat dan besar. Tapi serapan tenaga kerja bagi warga Jawa Barat belum optimal," katanya, Kamis (17/9/2026).

Menurut Dedi, akar persoalan terletak pada tertutupnya proses rekrutmen di banyak perusahaan. Mayoritas pelaku usaha tidak membuka informasi mengenai kebutuhan tenaga kerja mereka kepada publik, sehingga masyarakat kehilangan akses terhadap lowongan yang sebenarnya tersedia. "Rekrutmen ada banyak tapi tidak transparan. Jadi warga tidak dapat informasi lowongan kerja," ujarnya.

Selain soal keterbukaan informasi, Dedi turut menyorot maraknya sindikat percaloan di lingkungan kawasan industri. Oknum-oknum tertentu memanfaatkan proses perekrutan yang tertutup untuk memungut biaya dari pencari kerja. Calon pekerja dipaksa mengeluarkan sejumlah uang besar hanya demi mendapatkan status karyawan kontrak.

"Ada yang harus mengeluarkan uang Rp 5 juta hingga Rp 15 juta untuk jadi pegawai kontrak. Sampai orang tuanya meminjam uang ke rentenir. Tapi setelah itu terkena pemutusan kontrak, di sisi lain utang belum selesai," ungkapnya.

Praktik ini, lanjut Dedi, sangat membebani keluarga kurang mampu. Banyak orang tua yang nekat berhutang ke rentenir agar anaknya bisa bekerja di pabrik, namun kondisi ekonomi mereka justru semakin terpuruk ketika masa kontrak berakhir tanpa perpanjangan.

Dedi juga menduga bahwa pihak-pihak yang mengendalikan rekrutmen sengaja menyingkirkan pencari kerja lokal dan lebih memilih pendatang dari luar daerah yang mampu membayar. "Karena enggak ada uang, calon tenaga kerja lokal tidak jadi prioritas mereka yang menguasai rekrutmen. Mereka cari dari luar, yang punya uang," tuturnya.

Guna memutus rantai percaloan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat merancang pembenahan sistem secara menyeluruh dari hulu ke hilir. Dedi mengusulkan agar program Kartu Prakerja diarahkan secara spesifik untuk mengasah keterampilan calon tenaga kerja yang sudah terdaftar sesuai kebutuhan nyata sektor industri. Ia juga menginstruksikan Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk melakukan pemetaan kesiapan kerja sejak jenjang sekolah.

Sumber: Harapan Rakyat