Poin Penting
  • Dedi Mulyadi tekankan penanganan penyadapan sebagai momentum kesetaraan hukum
  • Gubernur puji langkah Polri yang proporsional dan profesional
  • Ia peringatkan penyadapan hanya boleh untuk penegakan hukum dan keamanan negara

WartaPurwakarta - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai bahwa penanganan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting lainnya harus dijadikan titik tolak untuk menegakkan prinsip kesetaraan di ranah hukum. Ia menyampaikan apresiasi terhadap tindakan kepolisian dan menekankan pentingnya proses yang bersifat proporsional serta profesional.

Dalam keterangannya, Dedi menegaskan, “Kami sangat mengapresiasi langkah dan keberanian tersebut dan kami juga memberikan rasa hormat atas penanganan perkara tersebut secara proporsional dan profesional, mendudukkan setiap orang dalam kedudukan yang sama tanpa melihat pangkat dan jabatan.” Pernyataan itu disampaikan di Bandung pada Kamis.

Gubernur menambahkan bahwa proses penegakan hukum tidak boleh dipengaruhi oleh latar belakang atau jabatan pihak yang terlibat. Ia juga menyoroti bahwa kewenangan penyadapan yang dimiliki lembaga negara harus dipergunakan sesuai dengan peraturan perundang‑undangan yang berlaku. “Kami berharap bahwa seluruh lembaga yang memiliki kewenangan penyadapan tidak melakukan penyadapan untuk kepentingan di luar ketentuan undang‑undang,” ujarnya.

Menurut Dedi, penyadapan seharusnya terbatas pada dua tujuan utama, yakni penegakan hukum dan perlindungan keamanan serta keselamatan negara. “Penyadapan hanya diberlakukan untuk satu, penegakan hukum, dua, menjaga keamanan dan keselamatan negara, bukan untuk kepentingan politik dan kepentingan lainnya yang bertentangan dengan undang‑undang,” tegasnya.

Sementara itu, Bareskrim Polri telah menamai tiga pejabat tinggi kepolisian dengan inisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan tanpa prosedur dan penghapusan data elektronik serta akses ilegal. Pada konferensi pers di Markas Besar Polri, Jakarta, Selasa 3 November, Komisaris Jenderal Polisi Asep Safrudin mengungkapkan bahwa ketiga tersangka tersebut diduga melakukan pemantauan terhadap Presiden, menteri, pejabat negara, tokoh politik, hingga media sejak tahun 2025.

Ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 258 Undang‑Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang‑Undang Hukum Pidana, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang‑Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berita ini dilaporkan oleh Rubby Jovan Primananda, diedit oleh Riza Fahriza.

Sumber: ANTARA News - Jawa Barat