- Pemeriksaan inspektorat terhadap pembangunan fisik desa dilakukan minimal setiap tiga bulan
- Pengawasan mencakup 270 desa di 31 kecamatan Kabupaten Bandung
- Kondisi jalan mantap tingkat kabupaten mencapai 85,74 persen atau 1.125,53 kilometer hingga April 2026
WartaPurwakarta - Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan bahwa pengendalian terhadap pembangunan fisik di tingkat desa akan diperketat melalui mekanisme pemeriksaan inspektorat yang dilaksanakan paling sedikit sekali dalam tiga bulan. Langkah ini ditempuh untuk meminimalkan risiko penyimpangan anggaran serta mencegah munculnya persoalan hukum dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Dalam keterangannya di Bandung pada Senin, Dadang menjelaskan bahwa seluruh rangkaian proses mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pekerjaan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban akan dipantau secara ketat agar selaras dengan ketentuan yang berlaku.
"Kuncinya, saya minta agar dari mulai perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan dan pelaporan kegiatan harus betul-betul dilakukan sesuai aturan. Dengan begitu, tidak akan timbul masalah hukum atau adanya temuan di kemudian hari," ujarnya.
Dadang juga menyoroti posisi sekretaris desa yang dinilainya sangat krusial dalam mengawal setiap tahapan pembangunan. Menurutnya, sekretaris desa bertanggung jawab memastikan volume pekerjaan, spesifikasi teknis, serta realisasi anggaran sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya.
Pemeriksaan oleh inspektorat, lanjut Dadang, merupakan bentuk pembinaan internal pemerintah daerah kepada aparatur desa. Melalui mekanisme ini, setiap kekurangan dalam pelaksanaan pembangunan bisa segera teridentifikasi dan ditindaklanjuti.
"Jadi, saya minta inspektorat agar melakukan pemeriksaan minimal tiga bulan sekali. Kalau ada temuan, selesaikan saat itu juga. Apakah pengembalian atau dialihkan ke program lain sesuai volume yang kurang itu," katanya.
Penguatan pengawasan ini menjadi semakin relevan mengingat pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bandung mencakup wilayah yang luas, yakni 270 desa yang tersebar di 31 kecamatan. Dengan sebaran wilayah seluas itu, pemeriksaan secara berkala diperlukan agar pengelolaan keuangan desa dan pelaksanaan proyek fisik tetap berjalan pada koridor yang semestinya.
Hingga April 2026, panjang jalan dalam kondisi mantap di tingkat kabupaten telah mencapai 1.125,53 kilometer atau setara 85,74 persen dari total ruas jalan kabupaten. Selain itu, delapan jembatan baru berhasil dibangun dan 20 jembatan lainnya telah menjalani rehabilitasi sepanjang satu tahun terakhir.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Dadang menilai pencapaian tersebut dapat menjadi tolok ukur agar pembangunan infrastruktur di tingkat desa turut dimaksimalkan sehingga masyarakat merasakan kemajuan dari berbagai tingkat wilayah.
Lebih lanjut, Bupati Bandung mengingatkan bahwa pengelolaan keuangan desa tidak hanya diawasi secara internal. Aparat penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi juga memiliki kewenangan untuk memeriksa penggunaan anggaran desa. Oleh karena itu, seluruh aparatur desa harus memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan dapat dipertanggungjawabkan.
"Kalau diperiksa inspektorat sifatnya pembinaan. Jadi harus bersyukur kalau masih diperiksa inspektorat. Tapi kalau diperiksa APH, bisa jadi lanjut ke ranah hukum," tuturnya.
Sumber: ANTARA News - Jawa Barat